Selasa, 21 Oktober 2014

News /

TAJUK RENCANA

Senin, 28 November 2011 | 02:16 WIB

Tragedi Jembatan Mahakam

Jembatan Mahakam 2 yang diresmikan tahun 2002 ambruk! Empat orang dilaporkan tewas, sejumlah orang luka-luka, dan korban lain masih dicari.

Ambruknya jembatan gantung terpanjang di Indonesia dan disebut sebagai Golden Gate di Kalimantan itu ramai dalam percakapan di media sosial dan media online. Selain soal investigasi penyebab ambruknya jembatan, penyelamatan korban yang masih tenggelam harus terus dilakukan. Sejumlah orang dilaporkan masih hilang. Langkah darurat harus segera diambil agar transportasi di kawasan tersebut segera bisa dipulihkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menggelar rapat dan memerintahkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meninjau lokasi. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo juga mengutus Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman untuk menyelidiki runtuhnya jembatan itu. Langkah cepat Presiden itu patut diapresiasi!

Ambruknya jembatan gantung Mahakam 2, yang panjangnya 710 meter, memang patut diselidiki. Fondasi jembatan itu selesai tahun 2000 dan jembatan Mahakam 2 itu diresmikan tahun 2002. Artinya, jembatan itu baru berumur sepuluh tahun. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, sebagaimana dikutip situs berita Kompas.com, menyebutkan, sesuai desain awal, jembatan Mahakam 2 didesain hingga 40 tahun, bahkan hingga 100 tahun. Ia menduga perawatan yang abai menjadi penyebab ambruknya jembatan.

Investigasi terhadap ambruknya Mahakam 2 harus dilakukan. Apakah ambruknya jembatan karena ada unsur kelalaian manusia karena jembatan itu sedang diperbaiki? Namun, apa pun, pengurangan kekuatan jembatan dari yang dirancang untuk beroperasi 40 tahun, tetapi ambruk dalam kurun waktu sepuluh tahun, harus menjadi titik awal penyelidikan. Penyelidikan forensik teknologi perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab ambruknya jembatan. Apakah ambruknya jembatan itu karena pengurangan spesifikasi bangunan atau karena desain teknis atau karena penyebab lain. Ahli fisika pernah mengutarakan bahwa pembangunan konstruksi jembatan Mahakam tidak mempertimbangkan teori dasar perubahan angin.

Jika problemnya karena faktor kurangnya perawatan, kita pun mempertanyakan mengapa perawatan itu tak dilakukan sewajarnya? Padahal, orang yang melewati jembatan itu dipungut retribusi Rp 1.000, tanpa dasar hukum.

Kita menggarisbawahi pernyataan Djoko Murjanto soal perawatan. Bangsa ini punya kelemahan kultural dalam hal perawatan. Kita bisa membangun apa saja, tetapi kita lemah dalam pemeliharaan. Mahakam 2 hanyalah salah satu dari banyak jembatan di Indonesia. Kita tak ingin ambruknya Mahakam 2 itu menulari jembatan lain. Audit harus dilakukan terhadap jembatan lain. Penyediaan infrastruktur yang aman adalah tanggung jawab pemerintah.

***

Siapkah Myanmar Menerima Suu Kyi

Banyak yang masih belum yakin apakah perubahan politik di Myanmar saat ini adalah perubahan yang sesungguhnya atau sekadar ”pulasan bibir” belaka?

Wajar kalau ada keraguan atau pertanyaan semacam itu. Hal tersebut mengingat catatan Myanmar hampir selama setengah abad di bawah pemerintahan rezim militer yang bisa dikatakan brutal. Selama masa itu, Myanmar hidup mengisolasi diri sehingga sering dibandingkan dengan Korea Utara.

Sepanjang masa itu, berita yang kerap terdengar adalah soal pemberangusan kebebasan, pembungkaman pendapat rakyat, larangan berserikat bagi buruh, dan larangan hidup bagi partai oposisi yang akhirnya melahirkan pahlawan demokrasi Aung Sang Suu Kyi.

Masyarakat dunia mencatat kemenangan partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada Pemilu 1990 yang dibatalkan oleh penguasa militer. Saat itu NLD memenangi 59 persen suara dalam pemilu dan merebut 81 persen kursi (392 dari 485 kursi) di parlemen. Bukan kekuasaan yang diperoleh Suu Kyi, melainkan hukuman tahanan dan ia baru dibebaskan pada 10 November 2010.

Perjuangan dan perlawanan Suu Kyi untuk menegakkan demokrasi mendapat dukungan dunia. Hadiah Nobel yang diterima pada tahun 1991 menjadi bukti. Suu Kyi juga menerima Jawaharlal Nehru Award for International Understanding dari Pemerintah India (1992) dan International Simon Bolivar Prize dari Venezuela. Semua itu bentuk dukungan terhadap perjuangan Suu Kyi.

Kini, masyarakat internasional melihat terjadi perubahan di Myanmar. Penguasa baru hasil Pemilu 2010 yang diboikot oleh partai Suu Kyi melakukan sejumlah perubahan, antara lain membebaskan tahanan politik dan mengizinkan buruh untuk berserikat dan mogok.

Namun, kalangan pembela hak-hak asasi manusia berpendapat bahwa apa yang dilakukan rezim yang berkuasa hanyalah langkah kecil. Menurut Human Rights Watch Myanmar, jumlah tahanan politik yang dibebaskan baru sedikit dibandingkan dengan yang ada di penjara. Yang dibebaskan bukanlah tokoh-tokoh politik. Min Ko Naing, pemimpin demonstrasi mahasiswa pada tahun 1988, misalnya, belum dibebaskan.

Meski demikian, ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi di Bali memutuskan Myanmar akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2015. Tentu diharapkan kepercayaan ASEAN itu akan mendorong proses demokratisasi di Myanmar semakin cepat dan sungguh-sungguh.

Pertanyaan terakhir adalah apakah rezim berkuasa benar-benar siap menerima kembali Suu Kyi terjun berpolitik dan bersaing dalam Pemilu 2015. Ini akan menjadi tes terhadap kesungguhan rezim yang berkuasa sekarang dalam berdemokrasi.


Editor :