MEDAN, KOMPAS.com-  Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mendesak pemerintah dan DPRD segera mengesahkan Rencana Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi undang-undang. Sebab, selama ini masih ada diskriminasi dan perbedaan pelayanan bagi pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Seusau melihat kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan, Rabu (26/10/2011), Irman Gusman menyatakan, dengan UU BPJS, tidak akan da lagi perbedaan pelayanan medis. Dalam kunjungannya itu, Irman didampingi anggota DPR Parlindungan Purba dan Rahmadsyah.

"Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Jangan sampai ada diskriminasi karena perbedaan kartu tersebut," ujarnya.

Parlindungan Purba dan Rahmadsyah sepakat dengan Irman. Untuk itu, Irman mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU BPJS menjadi UU BPJS. Prisip RUU ini adalah seluruh fakir miskin ditanggung oleh negara. Bukan malah membebani rakyat dengan biaya-biaya kesehatan.

Selama ini, lanjut Irman Gusman, marak penolakan rencana pengesahan RUU BPJS menjadi UU BPJS. Alasannya, antara lain hilangnya dana jaminan hari tua dan beralihnya beban biaya kesehatan dari pemerintah kepada rakyat.

Menanggapi hal ini, Irman menjelaskan, jika nanti UU BPJS malah membebani rakyat, Mahkamah Konstitusi wajib mengambil langkah judicial review. Sebab, semangat UU BPJS adalah membantu rakyat.

Share

Tweet