Freeport Coba Bujuk Karyawan

Timika, Kompas - Manajemen PT Freeport Indonesia berupaya membujuk karyawan yang mogok kerja sejak 15 September lalu dengan mengimingi-imingi insentif Rp 10 juta. Langkah ini dinilai tak akan membantu menyelesaikan masalah, bahkan akan memicu konflik baru di Timika, Papua.

Manajemen PT Freeport Indonesia menamakan program yang dilakukan itu dengan Proyek Pulang Kampung. Proyek itu bahkan disosialisasikan melalui iklan di sejumlah media lokal di Timika. Selain itu, sejumlah karyawan mengaku mengetahui adanya proyek tersebut melalui pesan singkat (SMS).

Dari iklan di salah satu media cetak lokal di Timika disebutkan, jika karyawan bisa mengajak karyawan yang mogok kembali bekerja, ia berhak mendapat insentif Rp 10 juta. Sebanyak 50 persen dari insentif akan dibayarkan setelah karyawan yang diajak kembali bekerja menandatangani surat pernyataan, sisanya setelah penandatanganan perjanjian kerja bersama. Proyek ini berlaku mulai 23 Oktober hingga 12 November 2011.

Iklan setengah halaman koran itu dibuat dalam dua bentuk: dalam bentuk tulisan saja dan dalam bentuk kartun di mana dua karyawan Freeport sedang mengobrol dalam bahasa daerah membicarakan proyek tersebut.

Kecewa

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait yang dihubungi Kompas melalui telepon seluler tidak mau menjawab pertanyaan terkait Proyek Pulang Kampung ini.

Sementara itu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia sangat kecewa dengan cara yang dilakukan manajemen Freeport tersebut.

”Manajemen berani mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk proyek itu, juga memasang iklan jutaan rupiah. Namun, di sisi lain, mereka sulit menaikkan gaji seperti yang dituntut karyawan selama ini,” kata Ketua Bidang Humas SPSI PT Freeport Indonesia Derek Mote.

Derek khawatir proyek tersebut akan memicu konflik baru antara karyawan yang terus bekerja dan karyawan yang mogok. ”Kami minta manajemen menghentikan proyek itu,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Mimika pun kecewa dengan proyek itu. ”Bukannya berkonsentrasi menyelesaikan masalah, justru membuat proyek yang bisa memicu emosi karyawan. Itu cara yang keliru. Saya menyayangkan hal itu dilakukan perusahaan sebesar PT Freeport,” kata anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge.

Anggota DPRD lainnya, Atanasius Allo Rafra, meminta manajemen mengedepankan prinsip musyawarah mufakat guna menyelesaikan masalah.

Hingga pukul 18.00 Selasa (25/10), perundingan pihak manajemen dan pekerja belum mencapai titik temu. Perundingan kemarin merupakan perundingan ketiga dalam sepekan terakhir. Jika gagal lagi, perundingan akan dilanjutkan Rabu ini dengan Bupati Mimika Klemen Tinal sebagai mediator. (APA)