Tagihan PBB Disalahgunakan Perangkat Desa

KEBUMEN, KOMPAS.com — Akumulasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, selama 10 tahun hingga Juni 2010, tercatat sebesar Rp 14,95 miliar.

Selain dari wajib pajak yang membandel, tunggakan PBB tersebut diduga akibat penyalahgunaan oleh kepala desa atau perangkat desa yang bertugas sebagai petugas pemungut PBB.

Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen Yoso Raharjo, Jumat (21/10/2011), mengatakan, ada indikasi kuat terkait penyalahgunaan penggunaan uang PBB oleh beberapa oknum kepala desa atau perangkat desa, baik untuk kepentingan desa maupun pribadi.

"Parahnya, ketika ditagih, sangat sulit. Tahun 2010, kami mencatat ada Rp 117 juta setoran PBB yang disalahgunakan kepala desa atau perangkat desa," kata Yoso.

Menurut dia, ada beberapa masalah yang muncul di lapangan sehingga realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target dan tunggakan PBB terus meningkat. Masalah itu, misalnya, rendahnya kesadaran sejumlah wajib pajak, terutama yang berdomisili di luar desa, apalagi belum ada sanksi bagi wajib pajak yang bandel.

Selain itu, dia menyoroti rendahnya kesadaran beberapa kepala desa selaku petugas pemungut PBB atau perangkat desa selaku pembantu petugas pemungut PBB dalam melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PBB. Bahkan, ada kecenderungan mereka baru menyetor hasil pemungutan setelah dimonitor tim kabupaten.

Sementera itu, realisasi penerimaan PBB hingga minggu kedua Oktober 2011 masih di bawah target. Realisasi penerimaan PBB baru tercapai Rp 13,8 miliar, atau masih kurang Rp 6,8 miliar dari target sebesar Rp 22,9 miliar.