Pemberantasan Kemiskinan Tugas Pemerintah

MALANG, KOMPAS.com - Pemberantasan kemiskinan yang dilakukan dengan upaya teratur dan terukur, merupakan tugas negara dan pemerintah sebagaimana diperintahkan konstitusi.

Jika karena suatu alasan pemerintah di daerah lebih memikirkan investasi dan lalu mengabaikan penanggulangan kemiskinan, itu salah. Jika investasinya sukses sementara kemiskinan tidak diatasi, itu sama halnya dengan kaya diatas penderitaan orang lain.

Demikian pernyataan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang lebih senang dipanggil Pak De Karwo di depan semiloka Bersatu Berperang Melawan Kemiskinan yang berlangsung di kampus Universitas Brawijaya (UB), Malang, Kamis (6/10/2011).

Acara yang sedianya dihadiri Menko Kesra Hatta Rajasa, tetap berlangsung meski Hatta diwakili stafnya. Hadir juga Rektor UB, Prof DR Yogi Soegito, serta sejumlah bupati dan wali kota se-Jatim.

Pakde Karwo getol dan sangat serius mengepung program pemerintahannya, dengan aksi kebijakan yang disebut dalam banner kampanye Pemerintah Provinsi Jawa Timur pro poor, pro jender .

Ia menyatakan, di antara berbagai pendekatan penanggulangan kemiskinan, contohnya sudah mengumpulkan lebih 1.500 orang pengemis di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan lalu memberi bantuan sesuai dengan harapan masing-masing pengemis, atau disebut kebijakan berparadigma people centered development.   

Gubernur menegaskan, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2009, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur, terdapat 16,68 persen penduduk miskin, kemudian menurun menjadi 15,26 per sen pada tahun 2010, dan menurun lagi menjadi menjadi 15,26 persen (2011).