Pekerja PT Freeport Indonesia Akan Mogok

JAYAPURA, KOMPAS.com — Menyusul mandeknya proses perundingan perjanjian kerja bersama antara perwakilan pekerja dan pihak manajemen PT Freeport Indonesia pada Agustus, para pekerja berencana menggelar kembali mogok kerja. Aksi itu direncanakan akan digelar pada 15 September.

Ketika dihubungi dari Jayapura, Selasa (6/9/2011), salah satu pengurus SPSI PT Freeport Indonesia Derek Mote membenarkan hal itu. Ia mengatakan, hal itu telah diputuskan pada rapat pengurus SPSI pada Senin lalu.

Pihak SPSI PT Freeport Indonesia, tuturnya, telah mengirim surat pemberitahuan rencana tersebut kepada berbagai instansi terkait, seperti Polres Mimika Dinas Tenaga Kerja dan DPRD Kabupaten Mimika. Bahkan, mereka juga mengirimkan surat itu kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri ESDM, Gubernur Papua, serta CEO Freeport-Mc Moran James R Moffet.

Menurut Derek Mote, mogok kerja itu merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Langkah itu diambil sebagai akibat dari gagalnya perundingan yang, antara lain, terkait dengan penyesuaian gaji pokok pekerja.

Menanggapai hal itu, juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 48/MEN/IV/2004, jika negosiasi tidak selesai dalam waktu yang disepakati, para pihak dapat memperpanjang pembicaraan untuk maksimal 30 hari.

Manajemen, tuturnya, berharap untuk melanjutkan negosiasi dengan itikad baik guna mencapai kesepakatan yang adil dan wajar untuk karyawan nonstaf. Tidak ada dasar hukum untuk segala bentuk penghentian pekerjaan yang dianggap pemogokan karena undang-undang menyediakan dialog yang berkelanjutan dan mediasi, tuturnya.