Warga Tuntut Pilkada Maybrat Tidak Ditunda

MANOKWARI, KOMPAS.com - Ratusan warga dan mahasiswa dari Kabupaten Maybrat yang ada di Manokwari, Papua Barat, menuntut pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati Maybrat tidak ditunda untuk yang kelima kalinya. Mereka minta Pemprov Papua Barat menjamin pemungutan suara tetap dilakukan tanggal 10 September 2011.     

Molornya pilkada Maybrat itu terkait dengan berulang kalinya jadwal pilkada gubernur Papua Barat 2011-2016 yang mundur sampai empat kali.

Menurut Trisep Kambuaya, Koordinator Forum Peduli Demokrasi Maybrat, jadwal pencoblosan mundur dari tanggal 30 April menjadi 19 Mei, diubah lagi menjadi 27 Juni, dan kembali ditunda hingga 20 Juli. Tetapi jadwal itu gagal dilaksanakan sehingga ditunda 10 September.     

Parahnya, jadwal itu wacananya akan diundur kembali, dan disatukan dengan pilkada gubernur yang diulang atau sampai 2012. "Masyarakat Maybrat tidak mau diundur-undur lagi. Kami mau pemungutan suara tetap tanggal 10 September," ujar Trisep di halaman kantor gubernur Papua Barat, Senin (5/9/2011) mewakil i ratusan warga yang datang bersamanya.     

Alasan penundaan kali ini terkait data pemilih tetap (DPT) milik KPU Maybrat. P enjabat bupati Maybrat John Rumbruren dan sejumlah pasangan calon menilai DPT masih belum valid. Maka, pilkada harus ditunda agar DPT divalidasi ulang. Padahal, DPT berjumlah 19.831 orang pemilih itu telah dipakai untuk pilkada gubernur Papua Barat, 20 Juli lalu.     

Trisep menjelaskan, KPU Maybrat melalu sekretarisnya, Terianus Isir, tidak ingin ada penundaan. KPU menginginkan pilkada berjalan sesuai jadwal tahapannya. Sebab, penundaa n akan menambah beban pekerjaan dan pembangunan di Maybrat tidak akan berjalan, karena kabupaten ini belum memiliki kepala daerah.

Hubungan KPU dengan pihak eksekutif Kabupaten Maybrat tidak berjalan ha rmonis. Itu terlihat dari dana pilkada yang baru dikucurkan hanya Rp 700 juta dari alokasinya Rp 11 miliar.

Penjabat bupati pun terkesan tidak serius menyukseskan pilkada pertama di kabupaten ini, sebab jaminan keamanan minim. Terbukti, kasus pembakaran kantor KPU Maybrat dan penganiayaan terhadap Ketua KPU Maybrat Amos Atkana, tidak segera ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, dalam pernyataan sikapnya, warga meminta penjabat gubernur Papua Barat Tanribali Lamo mendesak penjabat bupati Maybrat tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal. Selanjutnya, penjabat bupati segera mencairkan sisa anggaran pilkada kepada KPU Maybrat.

Pilkada bupati Maybrat ini diikuti empat pasangan calon, yakni Albert Nakoh-Sidik; Bernard Sagrim-Carel Murafer; Agustinus Saa-Antoh; dan Mikael Kambuaya-Yoseph Bless     

Asisten II Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D Mandacan menanggapi, masalah ini akan disampaikan kepada penjabat gubernur Papua Barat, yang sedang berada di Jakarta. Untuk tanggal, bukan pemprov yang menentukan, tetapi KPU Papua Barat dan KPU Maybrat. Namun, dia belum bisa menjamin apakah pemungutan suara akan sesuai sesuai jadwalnya. Kita lihat lagi. Masih ada waktu lima hari, ujarnya.