Sabtu, 25 Oktober 2014

News /

KONSOLIDASI DEMOKRASI BANTEN (2)

Wajah Lama dan Kekerabatan di Pilkada

Jumat, 2 September 2011 | 02:16 WIB

Nina Susilo dan C Anto Saptowalyono

Reklame, baliho, dan spanduk bergambar Ratu Atut Chosiyah terlihat mencolok segera setelah memasuki wilayah Serang, Provinsi Banten. Gambar Gubernur Banten itu ada di mana-mana, entah itu mempromosikan Keluarga Berencana, PMI, atau program Pemerintah Provinsi Banten.

Sebagian baliho dan spanduk bergambar Gubernur Banten tersebut bertuliskan ”Banten Bersatu, Teruskan Pembangunan” dengan banyak lambang partai politik yang mungil di bagian bawah.

Di Kota Tangerang, wajah Wali Kota Wahidin Halim bertebaran di segala penjuru kota. Relatif hanya tersisa sedikit poster yang memuat wajah Jazuli Juwaini, anggota Fraksi PKS DPR dari Daerah Pemilihan Serang dan Tangerang. Di kawasan selatan Banten-Kabupaten Lebak dan Pandeglang, perangkat iklan ketiga tokoh itu lebih merata.

Beberapa bulan menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Banten, 22 Oktober 2011, beragam perangkat iklan ketiga figur itu dipasang di ruang publik. Tidak salah memang karena umumnya semua perangkat iklan mencantumkan jabatan gubernur dan wali kota supaya lolos dari tudingan curi start kampanye.

Pada pilkada langsung kedua untuk provinsi berusia 10 tahun ini, Atut berpasangan dengan Rano Karno, aktor yang kini Wakil Bupati Tangerang. Jazuli berpasangan dengan Makmun Muzakki, anggota Fraksi PPP DPR. Wahidin menggandeng Irna Narulita, anggota Fraksi PPP DPR yang juga istri Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang dan kini anggota DPR.

Para figur tersebut bukan orang baru di elite politik Banten. Atut adalah anak Tubagus Chasan Sohib yang sebelum meninggal dunia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia sekaligus Ketua Kadin Banten. Dalam pemilihan yang dilakukan DPRD Banten, dia menjadi wakil gubernur mendampingi Djoko Munandar untuk periode 2002-2007. Ketika tuduhan korupsi dana penanganan bencana membelit Djoko, mulai Oktober 2005 Atut menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Djoko meninggal sebelum keluar putusan Mahkamah Agung pada Desember 2008 yang menyatakan tidak ada bukti memperkaya diri pada kasusnya.

Atut pun tidak terbendung dalam Pilkada Banten 2006. Didampingi M Masduki, Atut menjadi Gubernur Banten periode 2007-2012. Dia kini akan berlaga di perhelatan pilkada, 22 Oktober, untuk memilih gubernur Banten periode 2012-2017. Atut didukung koalisi 26 parpol, antara lain Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kerabat Atut pun satu per satu menjadi kepala daerah di Banten. Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut atau istri Tubagus Chaeri Wardana, kini Wali Kota Tangerang Selatan. Ratu Tatu Chasanah, adik Atut, menjabat Wakil Bupati Serang. Adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, menjadi Wali Kota Serang. Heryani, ibu tiri Atut, adalah Wakil Bupati Pandeglang.

Sejumlah anggota keluarga Atut pun menduduki jabatan di legislatif. Hikmat Tomet, suami Atut, menjadi anggota DPR. Anak lelaki Atut, Andika Hazrumy, anggota DPD. Ratna Komalasari, ibu tiri Atut yang lain, dan Ade Rossi Khaerunisa, menantu Atut, menjadi anggota DPRD Kota Serang.

Dalam jabatan politik, Hikmat Tomet yang memimpin Dewan Kerajinan Nasional Daerah Banten menjadi Ketua DPD Partai Golkar Banten. Adik Atut, Tb Chaeri Wardana, adalah Ketua Angkatan Muda Pembaruan Golkar Banten. Adik tiri Atut, Ratu Lilis Karyawati, Ketua Partai Golkar Kota Serang.

Calon dari Partai Demokrat, Wahidin Halim, kini menjabat Wali Kota Tangerang. Wahidin yang pernah menjadi guru ini adalah adik mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Jazuli, politisi PKS yang kini anggota DPR, pada 2008 pernah menjadi calon bupati Tangerang bersama Airin Rachmi Diany, tetapi gagal.

Demokrasi seperti yang terjadi di Banten oleh pengajar ilmu politik Universitas Tirtayasa Serang, Gandung Ismanto, disebut hanya melahirkan oligarki, bahkan aristokrasi baru. Hal ini dimungkinkan ketika seseorang memiliki dukungan kekayaan yang besar dan dukungan legitimasi kultural.

Harus diakui, Atut mendapatkan kekuasaan dengan jaringan kultural dari ayahnya. Setelah hampir 10 tahun, menurut Gandung, Atut sudah pada fase mempertahankan kekuasaan (power establishment), bukan lagi merebut kekuasaan (power struggle). Hal ini tampak pada penguasaan Atut dan keluarganya dalam kekuatan partai, birokrasi, dan keuangan daerah. Paling tidak empat kabupaten/kota dikuasai kerabat Atut.

Di sisi lain, Atut juga didukung kekuatan jaringan masyarakat sipil terorganisasi yang disebut Relawan Banten Bersatu. Sebagai upaya menjaga dukungan para ulama, Atut melalui anggaran hibah APBD Banten membiayai umrah sekitar 150 tokoh agama dan akademisi.

Menurut Atut, penggunaan anggaran hibah tersebut

sesuai dengan aturan yang berlaku. Atut juga menilai wajar saja apabila ada anggota keluarganya yang terpilih dalam pilkada. ”Itu demokrasi. Siapa pun berhak dipilih dan memilih, kebetulan kami bersaudara,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah tujuan awalnya menempatkan kerabat sebagai calon kepala daerah untuk memudahkan harmonisasi kerja pemerintah, Atut kembali menegaskan, ”Ini demokrasi.”

Menghadapi petahana (incumbent) dengan segala kekuatannya, Media Warman selaku sekretaris tim pemenangan Wahidin-Irna mengatakan tetap optimistis dengan kemampuan kandidatnya memenangi pilkada. Dia juga meyakini Wahidin-Irna tidak akan memanfaatkan birokrasi dalam pemenangan pilkada.

Secara terpisah, Wahidin mengatakan, visi perubahan adalah hal yang ia tawarkan kepada rakyat Banten. ”Perubahan di semua lini dan sektor serta pemberdayaan masyarakat. Membangun sebuah peradaban agar masyarakat bisa menikmati dan meningkat derajatnya,” kata Wahidin.

Menurut dia, meski Provinsi Banten sudah berdiri lebih dari 10 tahun, pembangunan terlihat belum dirasakan seluruh masyarakat. Problem utama masalah ini ada pada kurangnya komitmen dan kebijakan pemerintah daerah.

Jazuli terlihat maju tanpa beban. Ketika ditanya mengenai birokrasi yang dikooptasi kelompok-kelompok tertentu, dia hanya mengatakan, birokrasi semestinya tidak mau dimanfaatkan pemimpinannya. Pasalnya, bukan tidak mungkin, apabila dia yang terpilih, kesejahteraan para birokrat membaik.

Apa pun janji para elite, Arya (21), warga Pakupatan, Serang, yang berprofesi sebagai tukang ojek, mengatakan tidak merasakan manfaat pilkada pada kehidupannya. Dia mengatakan, rakyat tidak memerlukan janji-janji. Warga tidak mau menjadi korban janji. Rakyat sudah lelah dan kini menunggu bukti.


Editor :