Peran BKKBN Perlu Diperkuat

KUPANG, KOMPAS.com -- Peran Badan Koordinas Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di setiap daerah, sebenarnya dapat dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan atau Biro Pemberdayaan Perempuan yang sudah terbentuk di setiap provinsi, kabupaten/kota.

"Peran serta kedua lembaga ini terkesan tumpang tindih, atau badan pemberdayaan perempuan hanya sekadar mengurus masalah kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya," kata Bupati Manggarai Christian Rotok dalam tanya-jawab pada rapat koordinasi antara pimpinan daerah di Kupang, Senin (22/8/2011).

Menurut Rotok, penguatan peran BKKBN oleh badan pemberdayaan perempuan juga bisa menjawab soal efisiensi dan perampingan lembaga atau birokrasi pemerintahan di daerah.    

"Mengingat masalah perempuan begitu penting, badan pemberdayaan perempuan tidak bisa dianggap enteng. Masalah pengendalian jumlah penduduk yang selama ini dijalankan BKKBN hanya bagian kecil dari seluruh tugas badan pemberdayaan perempuan," tutur Rotok.    

Direktur Dekonsentrasi dan Kerja Sama Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Sirajuddin Nonci menyatakan mendukung usulan tersebut.    

"Pendapat ini menjadi masukan untuk dipertimbangkan. Memang terlalu banyak lembaga, gugus tugas, dan instansi yang saling bertabrakan di negara ini, yang pada akhirnya hanya menghabiskan anggaran dan membebani APBN," kata Sirajuddin.