1,5 Juta Orang Jatuh Miskin

Jakarta, Kompas - Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk yang jatuh miskin per Maret 2011 mencapai 1,5 juta orang. Mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup di atas garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 per kapita setiap bulan yang diperkirakan cukup untuk konsumsi 2.100 kalori per hari.

”Namun, pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin yang naik kelas dari miskin ke hampir miskin atau di atasnya mencapai 2,5 juta orang. Dengan demikian, jumlah neto orang miskin berkurang sebesar 1 juta orang,” ujar Sekretaris Utama BPS Suryamin di Jakarta, Rabu (6/7), saat berbicara dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Rapat tersebut dihadiri juga oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Sebelumnya, BPS mendapatkan tekanan dari parlemen karena penentuan garis kemiskinan yang dipandang tidak jelas. Bank Dunia menentukan garis kemiskinan setara 2 dollar AS per hari atau Rp 17.000, sementara pemerintah menggunakan garis kemiskinan yang setara dengan Rp 7.000 per hari. Ini membuat penduduk yang di kelompok hampir miskin terus naik.

Menurut Suryamin, kelompok hampir miskin adalah orang- orang yang hidup dengan pendapatan di antara garis kemiskinan (Rp 233.740 per kapita per bulan) dengan garis hampir miskin. Garis hampir miskin ditetapkan 20 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan, atau setara Rp 280.488 per kapita per bulan.

”Dengan demikian, jumlah penduduk hampir miskin per Maret 2011 mencapai 27,12 juta atau 11,28 persen dari jumlah penduduk. Berarti ada tambahan penduduk hampir miskin dibandingkan Maret 2010 yang mencapai 22,99 juta atau 9,88 persen dari jumlah penduduk,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mempertanyakan kebiasaan BPS dalam melakukan survei kemiskinan yang selalu dilakukan pada bulan maret. Itu membuat orang tidak bisa membandingkan antara ekspansi fiskal pemerintah melalui APBN dengan realisasi program pengentasan rakyat dari kemiskinan. Itu terjadi karena ada perbedaan antara periode pengukuran kemiskinan dengan tahun anggaran yang berlaku antara Januari-Desember.

”Jadi harus ada konversi agar pas dengan tahun anggaran. Kami seperti dipermainkan. Padahal, untuk mengukur keberhasilan anggaran harus tegas, sehingga jelas efek anggaran itu pada kemiskinan,” ungkapnya.

Penanggung jawab

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Sadar Subagyo, meminta pemerintah menunjuk salah satu kementerian atau lembaga sebagai penanggung jawab laju inflasi yang disebabkan fluktuasi harga makanan. Sebab, ada tiga sumber inflasi, yakni inflasi inti (yang tanggung jawabnya dipegang Bank Indonesia), lalu inflasi yang disebabkan kebijakan pemerintah.

”Sementara, inflasi yang disebabkan lonjakan harga makanan belum ada penanggung jawabnya. Padahal, 74 persen komponen biaya orang miskin berasal dari makanan,” ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta, mempertanyakan, masuknya komponen rokok sebagai pendorong kenaikan garis kemiskinan. ”Bagaimana mungkin rokok masuk dalam komponen makanan yang mendorong kenaikan garis kemiskinan. Padahal asap rokok itu penyebab turunnya kalori yang dibutuhkan,” ujarnya. (OIN)