Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Ingin Tambah Kuota Haji 27 Ribu

Kompas.com - 28/06/2011, 20:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadharma Alie mengatakan, pemerintah Indonesia hendak menambah kuota jemaah haji pada 2011 sebanyak 27.000. Saat ini, pemerintah Indonesia memeroleh kouta sebesar 211.000.

Menurut Suryadharma, pemerintah optimistis akan mendapat tambahan kuota tersebut. "Saya sudah berbicara kepada Menteri Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Penyuluhan Arab Saudi Syaikh Doktor Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Syaikh. Saya katakan pemerintah Indonesia berkepentingan untuk mendapatkan kuota haji karena antrean yang begitu panjang. Insya Allah beliau akan ikut memperjuangkan penambahan kuota ini," kata Suryadharma, Selasa (28/6/2011) di Jakarta.

Terkait anggaran haji, Suryadharma mengemukakan, Kementerian Agama akan mengelolanya secara efektif. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini juga mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terhadap dana haji.

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono meminta penyelenggara haji tahun ini memberikan pelayanan lebih baik. Secara khusus Wapres menginstruksikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membenahi manajemen pengelolaan haji serta menindaklanjuti semua rekomendasi perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya telah menerima tembusan surat dari KPK yang memerinci ada 48 temuan mengenai penyelenggaraan haji. Sebanyak 38 temuan sudah diselesaikan dan sisa 10 temuan harap segera diselesaikan," kata Boediono, Jumat (10/6/2011) saat meninjau Kantor Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi.

Rekomendasi perbaikan dari KPK itu disampaikan sejak setahun lalu. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil kajian KPK pada Januari 2009-Maret 2010, yakni ada sejumlah titik lemah dalam pelayanan penyelenggaraan haji yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Rekomendasi itu menyangkut tujuh perbaikan pada aspek regulasi, enam perbaikan aspek kelembagaan, 28 perbaikan aspek tata laksana, serta tiga perbaikan pada aspek manajemen sumber daya manusia.

Wapres menegaskan, semua petugas penyelenggara haji Indonesia tahun ini harus meneguhkan semangat untuk memberi pelayanan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Para petugas juga diminta lebih sabar dalam melayani jemaah dan memerhatikan serta membantu menyelesaikan segala kesulitan yang mungkin dihadapi jemaah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com