Demo Korupsi, Mahasiswa Bentrok Polisi

PAREPARE, KOMPAS.com - Demo mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah (Umpar) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, bersama sejumlah elemen masyarakat, Senin (30/5/2011) siang tadi di halaman gedung DPRD Parepare berlangsung ricuh.

Aparat kepolisian dan mahasiswa sempat bentrok, ketika mahasiswa ngotot membakar ban, setelah tuntutan mereka agar dipertemukan Ketua DPRD tidak dipenuhi.

Meski sebelumnya Wakil Ketua DPRD Ir Saifuddin Laintang sempat menemui perwakilan mahasiswa di tangga naik gedung DPRD, namun mahasiswa bersikeras agar mereka diterima langsung Ketua DPRD H Muhadir Haddade, SH.

Beruntung Dekan Fakultas Teknik Muhammad Natsir dan Kapolsek Ujung AKP Ibrahim Badawi, cepat melerai kedua kubu, sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Bentrok bermula ketika mahasiswa memulai aksi sekitar pukul 10.00 Wita di halaman gedung DPRD, sambil melakukan orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan seruan ketidak berpihakannya proyek kepada masyarakat.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, BEM Fakultas Teknik Umpar menuding anggota DPRD main mata dengan Pemkot Parepare, karena tidak mengambil tindakan apapun kendari mengetahui berbagai penyelewengan hasil pengawasan di daerah atas proyek yang dikelola Pemda.

"Ada indikasi DPRD ikut melindungi korupsi yang melibatkan pemerintah kota Parepare. DPRD tidak menjalankan fungsinya karena merasa lebih diuntungkan jika main mata dengan pemkot," kata Muhsin, juru bicara mahasiswa Umpar.

Selain mempertanyakan proses tender barang dan jasa Kota Parepare di sekretariat unit layanan pengadaan (ULP), yang disertai teror lantaran melibatkan sejumlah preman yang sengaja menakut-nakuti rekanan, legalitas pasar Lakessi terhadap pedagang, perencanaan asal-asalan yang sangat merugikan negara seperti dirubuhkannya pasar Wekkee dan pasar seni, meski sama sekali belum digunakan dan BOT Pasar Gerbang Niaga 30 tahun belum diselesaikan.

"DPRD Parepare mandul. DRPD yang seharusnya mengawasi kinerja pemerintahan, justru harus ikut diawasi karena berkembang luas di masyarakat kalau ada juga anggota DPRD yang ikut main proyek," tegas Muchsin.

Sementara Ketua KPPSI H Ali Imran yang ikut berdemo bersama sejumlah pendukung KPPSI di tempat yang sama mengatakan, kedatangan mahasiswa dan KPPSI ke DPRD Parepare, untuk membangunakn anggota DPRD Parepare yang dianggap sudah terlalu lama tidur, lantaran dinilai belum melaksanakan fungsinya dalam menjalankan amanah.

"Mohon supaya DPRD membentuk tim investigasi dalam menyikapi masalah yang timbul di Parepare. Ini untuk perbaikan dan membangun Parepare," kata Ali Imran Anggota DPRD H Rahman Saleh SE yang ikut dalam pertemuan setelah akhirnya perwakilan mahasiswa diterima di dalam gedung DPRD Parepare mengungkapkan 1001 masalah, yang terjadi di Parepare, ikut menuding 'perselingkuhan' antara DPRD dan Pemkot Parepare dalam menutup persoalan yang tidak hanya merugikan negara tapi juga masyarakat Kota Parepare pada umumnya.

"Saya berharap aksi mahasiswa hari ini tidak bersifat insedentil saja. Saya sendiri sudah hampir menganggap tidak ada mahasiswa. DPRD sudah tidak bisa diharap, maka sebaiknya elemen mahasiswa mengontrol penyimpangan yang ada, tapi jangan bertindak anarkis," kata legislator yang dikenal vokal ini.