36.000 Perempuan Papua Barat Menganggur

MANOKWARI, KOMPAS.com — Sekitar 36.000 jiwa atau 10,65 persen perempuan Papua Barat tidak bekerja atau belum terberdayakan dalam kegiatan ekonomi. Mereka tidak memiliki pekerjaan karena peluang kerja yang terbatas dan minimnya pendidikan perempuan di Papua.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat Tanda Sirait, Kamis (5/5/2011), angka pengangguran terbuka perempuan di Papua Barat mencapai 10,65 persen dari jumlah perempuan di provinsi ini sebanyak 358.268 jiwa. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan malah kurang dari 60 persen dari jumlah total angkatan kerja di Papua Barat yang  367.312 orang.

"Perempuan menganggur paling banyak ditemui di wilayah pedesaan. Jumlahnya juga meningkat dibandingkan dengan Agustus 2010, dari 9,89 persen naik menjadi 10,65 persen," kata Tanda.

Tingginya angka perempuan mengganggur di Papua Barat karena sedikitnya lapangan kerja yang tersedia bagi perempuan. Kebanyakan, saat ini, peluang kerja yang terbuka di sektor industri pengolahan dan infrastruktur membutuhkan tenaga pria.

Penyedia lapangan kerja mempertimbangkan risiko kerja yang tinggi di wilayah Papua Barat sehingga tidak banyak memberikan kesempatan kepada perempuan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangannya adalah kodrat perempuan, yakni hamil dan melahirkan. "Banyak pihak yang tidak tega memberikan kesempatan kerja kepada perempuan karena kondisi medan Papua yang belum sebaik di daerah lain," ujarnya.

Sementara itu, Yuliana Numberi, tokoh perempuan di Manokwari, mengatakan, jumlah perempuan yang menganggur di Papua Barat lebih dari 36.000 jiwa sebab masih sedikit perempuan yang telah mengenyam pendidikan tingkat tinggi. Selama ini, sistem budaya patriarki di Papua mengakibatkan kesempatan perempuan bersekolah lebih tertutup karena orangtuanya lebih mendahulukan laki-laki yang bersekolah.

Adapun peluang kerja perempuan yang lulus hingga perguruan tinggi tidak banyak dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan, di sektor swasta, penyedia lapangan kerja lebih memilih tenaga dari luar Papua yang dianggap lebih menarik. Akibatnya, kesempatan mereka hanya ketika pemerintah membuka lowongan calon pegawai negeri sipil.