Kerusakan Citarum Merugikan Semua Pihak

BANDUNG, KOMPAS.com — Kerusakan Sungai Citarum di Jawa Barat akibat pencemaran dan sedimentasi yang hebat telah merugikan semua pihak, baik pemerintah, pusat listrik tenaga air (PLTA), petani, pembudidaya ikan, maupun rakyat Indonesia. Dunia usaha juga rugi karena Citarum setiap musim hujan meluap menggenangi kawasan industri di Cekungan Bandung.

Padahal investasi tesktil dan produk tekstil saja di daerah aliran Citarum mencapai sekitar Rp 80 triliun. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Deddy Wijaya mengatakan, saat banjir Citarum melanda selama sebulan penuh, Maret 2010 silam, kerugian semua jenis industri di Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan Karawang mencapai Rp 200 miliar. Kerugian dialami lebih dari 200 perusahaan. Selain TPT, pabrik-pabrik yang berhenti operasi bergerak dalam bidang otomotif dan elektronik.

Pemerintah kini harus meminjam dana untuk merehabilitasi Daerah Aliran Sungai Citarum sebesar Rp 35 triliun dalam Citarum Road Map atau peta rancangan proyek yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara Pemerintah Provinsi Jabar juga membuat perencanaan penanganan Citarum terpadu. Untuk membebaskan tanah di hulu Citarum saja perlu dana sekitar Rp 3,6 triliun.

“Sayangnya, program ini lebih mendahulukan hilir yakni perbaikan irigasi Tarum Barat, padahal persoalan besar Citarum berada di hulu,” ungkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja. Staf ahli Gubernur Jawa Barat  Dede Mariana menyebutkan, harus ada kesadaran baru dari semua pihak bahwa mengurus Sungai Citarum itu harus terintegrasi. Yakni sinergi dari hulu hingga hilir.

“Semuanya harus terbuka bila ada dana pinjaman atau utang luar negeri karena itu beban bagi rakyat Indonesia,” ungkap Dede yang juga guru besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Data dari Cita-Citarum, lembaga mitra Bappenas yang mengkordinir proyek itu menyebutkan, Citarum Road Map, meliputi 80 kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 15 tahun (2010-2025) dengan biaya 3,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 35 triliun. Dana itu bersumber dari fasilitas pembiayaan bertahap Asian Development Bank (ADB), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan dari donor lainnya. Pendanaan pinjaman ini dilakukan secara bertahap sesui dengan perkembangan.

Merusak turbin listrik

General Manajer Indonesia Power unit bisnis pembangkit Saguling Erry Wibowo mengungkapkan, akibat pencemaran itu peralatan turbin menjadi cepat rusak akibat pengkaratan yang cepat. “Kami harus menggantinya segera karena kalau terlambat menggganti akan mengganggu sistem operasi,” ujarnya.

PLTA Saguling memproduksi listrik 2.156 gigawatt per jam selama setahun. Tahun 2010, produksi Saguling melimpah hingga 4.000 GwH karena tingginya curah hujan. Saguling juga terhubung dalam sistem kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali.

Listrik sebesar 2.156 GwH bisa digantikan dengan menghabiskan 667.000 barel bahan bakar minyak. Kalau harga solar subsidi Rp 4.500/liter, maka nilainya Rp 351 triliun.