Tunjukkan Batas Negara, Soeharto Mancing

BATAM, KOMPAS.com — Pakar politik Zamzami A Karim mengatakan, almarhum Soeharto saat masih menjabat sebagai Presiden RI menunjukkan kedaulatan negara dengan cara memancing di tengah laut yang berbatasan dengan negara lain.

”Ketika seorang kepala negara memancing, radius pengamanan oleh aparat sangat luas dan sekaligus melambangkan kemampuan menjaga keamanan dan kedaulatan atas wilayah laut,” kata Zamzami yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang dalam Seminar I Pemberdayaan Wilayah Perbatasan di Universitas Internasional Batam.

Dalam seminar yang diselenggarakan Lembaga Kajian Strategis Ekonomi Politik Perbatasan itu, Zamzami mengatakan, cara Presiden Soeharto ketika itu sederhana dan sebaiknya ada pejabat pemerintah kini yang meniru hal itu di perbatasan laut Kepulauan Riau (Kepri).

Kedaulatan Indonesia dalam hal ini di Kepri yang 96 persen terdiri atas laut dan 2.408 pulau besar dan kecil, menurut Zamzami, perlu dijaga dengan kekuatan, serta diplomasi, dan manajemen perbatasan yang berperspektif kelautan disertai pendekatan kesejahteraan bagi warga.

Selama ini kelemahan dalam mengelola kelautan merupakan titik lemah dan rawan menimbulkan kerugian pada masyarakat di sepanjang pantai dan terjadi pencaplokan pulau-pulau perbatasan, penyelundupan, dan penjarahan sumber daya laut oleh kapal-kapal asing.

”Padahal Kepri sebagai wilayah penyangga politik perbatasan harus dibangun dengan fokus pada manajemen maritim dan dengan regulasi yang meleluasakan masyarakat di perbatasan untuk hidup sejahtera,” katanya.

Zamzami menyarankan pemerintah agar mengajak Malaysia membangkitkan kembali komitmen yang dibuat pada April 1972 untuk bersama-sama melindungi kehidupan dan  masyarakat di pantai-pantai sepanjang Selat Malaka, terutama di Kepri.

”Komitmen April 1972 dapat merawat posisi geostrategis Kepri yang berperan menyangga stabilitas politik negara-negara sekitar,” katanya.

Bagi Indonesia, bila dibangkitkan, komitmen dengan Malaysia yang dibuat pada April 1972 akan menjadikan warga di pantai-pantai kedua negara tidak lagi memandang asing satu sama lain hanya karena berbeda wilayah dan kebangsaan.

”Kelak, misalnya, tidak lagi terjadi kesalahpahaman tentang batas-batas daerah tangkapan nelayan dari kedua negara,” katanya.