Gaji 3.000 PNS Belum Dibayar

BORONG, KOMPAS.com - Sekitar 3.000 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, resah. Sampai akhir bulan Januari mereka belum menerima gaji. Padahal, seharusnya, gaji mereka terima awal Januari. Diperkirakan jumlah gaji PNS yang belum dibayarkan sebesar Rp 9 miliar.

Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur Wilibrodus Nurdin, menyayangkan kejadian ini karena bisa berdampak pada penurunan kinerja. ”Banyak PNS yang mengeluh. Kami menyayangkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang mengelola gaji PNS. Padahal, APBD 2011 sudah kami tetapkan 31 Desember 2010. Jadi tidak alasan keterlambatan pembayaran,” kata Nurdin, Minggu (23/1/2011) kemarin.

Banyak PNS akhirnya meminjam uang ke pihak ketiga untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak di luar kota atau pulau. ”Kalau untuk eselon III ke atas mungkin tidak ada masalah karena mempunyai uang cadangan yang cukup. Tapi bagi staf eselon IV ke bawah, kondisi ini sangat berat,” kata Nurdin.

Wakil Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya masalah itu. ”Ada beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji, salah satunya listrik PLN yang mati-hidup mengakibatkan kerusakan komputer dan mengganggu sistem aplikasi penggajian. Namun, kami sudah upayakan. Sabtu, sejumlah PNS sudah ada yang menerima gaji,” kata Andreas.

Problem lain, kata Andreas, ada kecenderungan dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlambat mengajukan daftar gaji. Padahal, semestinya selambat-lambatnya tanggal 5 per bulan. ”Dalam rapat evaluasi 18 Januari lalu diputuskan, masing-masing SKPD harus mengajukan daftar gaji ke Dinas PPKAD pada tanggal 5, sehingga pada tanggal 10 PNS bisa menerima gaji,” kata Andreas.

Nurdin berpendapat, bila Dinas PPKAD belum siap terkait proses administrasi, semestinya gaji PNS dapat dibayar dulu dengan mengacu pada bulan sebelumnya. Jika kemudian ada kekurangan, dapat dilakukan penyesuaian. ”Pimpinan DPRD sudah mendesak pemkab supaya segera membayar gaji PNS mulai Senin. Kami minta bulan berikutnya kasus seperti ini tidak terulang,” katanya. (SEM)