Wui, Dana Aspirasi Anggota DPRD Rp 1 Miliar

MAMUJU, KOMPAS.com — Ketua DPRD Sulawesi Barat Hamzah Hapati Hasan mengakui anggotanya dibekali dana aspirasi masing-masing sebesar Rp 1 miliar yang dianggarkan melalui APBD 2011.

"Memang benar ada program aspirasi yang dikelola oleh 45 anggota DPRD Sulbar melalui APBD 2011, tetapi namanya bukan dana aspirasi, karena itu harus dibedakan," kata Ketua DPRD Sulbar, Jumat (21/1/2011).

DPRD harus melakukan klarifikasi terhadap adanya isu yang berkembang di masyarakat, yaitu bahwa seluruh anggota DPRD Sulbar telah menerima dana aspirasi dari pemerintah melalui APBD tahun 2011 yang besarnya masing-masing sekitar Rp 1 miliar untuk setiap anggota Dewan.

"Jadi, kami luruskan bahwa uang itu bukan dana aspirasi namanya, tapi program aspirasi karena dana aspirasi dan program aspirasi itu berbeda. Dana aspirasi itu dalam bentuk anggaran tunai, sementara program aspirasi dalam bentuk program yang diperuntukkan bagi pembangunan," katanya.

Menurut dia, program aspirasi yang total anggarannya sekitar Rp 1 miliar itu diberikan pemerintah untuk seluruh anggota DPRD Sulbar agar dapat dikelola anggota DPRD Sulbar untuk melakukan pembangunan di masing-masing daerah pemilihannya.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat Sulbar tidak salah mengerti dengan adanya program aspirasi itu. Sebab, itu bukan dana aspirasi yang dapat digunakan berdasarkan kehendak anggota Dewan.

Menurut dia, program aspirasi untuk anggota Dewan tersebut diprogramkan pemerintah agar anggota Dewan dapat berperan mendukung program pembangunan pemerintah dengan menggunakan anggaran dari program aspirasi itu untuk pembangunan di Sulbar.

"Program aspirasi yang anggarannya melekat dan terbagi pada sejumlah instansi di Sulbar itu merupakan usulan pemerintah melalui tim anggaran penyusunan APBD Sulbar tahun 2011 dan bukan merupakan inisiatif dari DPRD Sulbar," katanya.

Pemerintah di Sulbar ingin agar anggota Dewan berperan dalam pembangunan di Sulbar sehingga mengusulkan agar ada program aspirasi yang dananya melalui APBD Sulbar 2011 itu.

Ia membantah jika program aspirasi itu muncul karena anggota DPRD Sulbar melakukan intervensi kepada pemerintah dengan memaksakan agar program pembangunan di Sulbar diberikan kepada anggota Dewan sebesar Rp 1 miliar melalui sejumlah instansi pemerintah di Sulbar agar dapat dikelola Dewan sesuai kehendaknya.

"Ini bentuk kemitraan antara pemerintah dan Dewan dalam mewujudkan pembangunan agar Dewan dapat turut melakukan pembangunan melalui program aspirasi yang diperuntukkan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan Dewan tidak memaksakan mendapat dana melalui program pemerintah untuk mencari keuntungan sendiri, apalagi sampai menguasai proyek dalam APBD.