Seniman Ngotot Dukung Penetapan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Seniman dari beragam bidang seni se-DI Yogyakarta tetap ngotot mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sebagai wujud dukungan terhadap keistimewaan DIY, seluruh seniman akan tampil dalam pementasan di Taman Budaya Yogyakarta.

Gubernur DIY sekaligus Raja Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X beserta permaisuri GKR Hemas dipastikan menghadiri pementasan seni tersebut.

Koordinator Forum Komunikasi Seniman DIY Bondan Nusantara mengatakan, pementasan seniman DIY mendukung penetapan akan berlangsung pada Kamis (16/12/2010) sejak sore hari di Taman Budaya Yogyakarta. Kegiatan bertajuk Keistimewaan Jogja untuk Indonesia ini juga akan diramaikan oleh seniman dari luar DIY.

"Tidak akan ada orasi politik. Hanya pementasan untuk mendukung penetapan," ujar Bondan, Selasa (14/12).

Seniman yang akan tampil antara lain terdiri dari seniman tari, seniman ketoprak, seniman lukis, seniman mural, hingga seniman karikatur. Suguhan beragam seni tersebut akan ditampilkan sebagai wujud keistimewan DIY dari kacamata budaya.

"Pemerintah ngotot pemilihan, maka seniman akan tetap ngotot penetapan," tambah Bondan.

Pelawak Marwoto menegaskan, DIY di bawah pemerintah Sultan terbukti selalu tenteram tanpa gejolak. Kedamaian itu lah yang menyebabkan dukungan terhadap penetapan Sultan dan Pakualam terus disuara kan oleh masyarakat Yogyakarta. Pemerintah pusat diharapkan lebih bijaksana untuk segera melahirkan Undang-undang tentang Keistimewaan DIY.

Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Merti Nusantara, Bondan juga menyatakan protes terhadap sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang lebih condong ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Yogyakarta.

Merti Nusantara meminta DPR RI agar memboikot Mendagri karena pandangan dan sikapnya dinilai telah merendahkan rakyat DIY dan mencederai demokrasi. Selanjutnya, Merti Nusantara berharap Presiden bisa mempertimbangkan ulang posisi Mendagri agar tidak merusak citra Presiden.