JAKARTA, KOMPAS.com - Massa terdiri dari sepuluh ribu orang dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengancam akan tetap terus bertahan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri apabila tidak tercapai kesepakan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam membahas RUU Desa yang terkait pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Demikian yang disampaikan Ketua Umum PPDI Pusat, Ubaidillah Rosidi, Senin (13/12/2010), di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. "Kalau tidak tercapai kesepakatan kami akan tetap bertahan di sini sampai ada kerja sama antara PPDI dan Mendagri," ucapnya.
Ia pun mengerti apabila sebuah pembahasan RUU masih memerlukan waktu dan tidak bisa serta merta langsung disahkan. Namun, Ubai menjelaskan bahwa PPDI menuntut agar pihaknya dilibatkan dalam proses pembahasan.
"Yang terpenting ada suatu sikap Mendagri yang kemudian juga untuk mengakomodir perangkat desa jadi PNS dalam RUU Desa," ucap Ubai. Ia pun menjanjikan pihaknya tidak akan berbuat anarkis dalam melancarkan aksinya yang dihadiri perangkat desa dari seluruh Indonesia ini.
"Kami tidak akan pernah menyiapkan anarkis karena kami tahu sendiri kalau perangkat desa itu adalah tokoh masyarakat itu sendiri," tandasnya.
Di luar kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jalan Medan Merdeka Barat, puluhan ribu masyarakat yang sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB sudah mulai tak sabar menunggu Mendagri.
Aksi menggoyangkan gerbang utama Kemdagri pun tak terelakan. Massa bahkan mulai melempari botol-botol air minum dan berusaha merubuhkan sebuah kanopi di gerbang utama. Namun, orator aksi di luar lapangan berusaha meredakan emosi teman-teman lainnya tersebut. "Stop.. Stop.. Teman-teman perlu diketahui agar jangan mudah terporvokasi dan tidak berbuat anarkis," ucap sang orator.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.