Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa PPDI Ancam Menginap di Kemdagri

Kompas.com - 13/12/2010, 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa terdiri dari sepuluh ribu orang dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengancam akan tetap terus bertahan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri apabila tidak tercapai kesepakan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam membahas RUU Desa yang terkait pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian yang disampaikan Ketua Umum PPDI Pusat, Ubaidillah Rosidi, Senin (13/12/2010), di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. "Kalau tidak tercapai kesepakatan kami akan tetap bertahan di sini sampai ada kerja sama antara PPDI dan Mendagri," ucapnya.

Ia pun mengerti apabila sebuah pembahasan RUU masih memerlukan waktu dan tidak bisa serta merta langsung disahkan. Namun, Ubai menjelaskan bahwa PPDI menuntut agar pihaknya dilibatkan dalam proses pembahasan.

"Yang terpenting ada suatu sikap Mendagri yang kemudian juga untuk mengakomodir perangkat desa jadi PNS dalam RUU Desa," ucap Ubai. Ia pun menjanjikan pihaknya tidak akan berbuat anarkis dalam melancarkan aksinya yang dihadiri perangkat desa dari seluruh Indonesia ini.

"Kami tidak akan pernah menyiapkan anarkis karena kami tahu sendiri kalau perangkat desa itu adalah tokoh masyarakat itu sendiri," tandasnya.

Di luar kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jalan Medan Merdeka Barat, puluhan ribu masyarakat yang sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB sudah mulai tak sabar menunggu Mendagri.

Aksi menggoyangkan gerbang utama Kemdagri pun tak terelakan. Massa bahkan mulai melempari botol-botol air minum dan berusaha merubuhkan sebuah kanopi di gerbang utama. Namun, orator aksi di luar lapangan berusaha meredakan emosi teman-teman lainnya tersebut. "Stop.. Stop.. Teman-teman perlu diketahui agar jangan mudah terporvokasi dan tidak berbuat anarkis," ucap sang orator. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com