PDI-P Solid Tolak Pemilihan Gubernur DIY

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DIY menggelar unjuk rasa mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Mereka menyatakan menolak pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY yang diusulkan pemerintah pusat. PDI-P juga siap memboikot pemilihan gubernur DIY.

Unjuk rasa massa PDI-P DIY digelar di halaman Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka datang dari wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulonprogo.

Unjuk rasa diikuti seluruh DPC PDI-P di DIY dan dihadiri semua pimpinan DPC dan DPD PDI-P DIY serta anggota DPRD dari Fraksi PDI-P dan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Turut hadir pula Bupati Bantul Ny Ida Idham Samawi, Wakil Bupati Sleman Yuni Satiya Rahayu, dan anggota DPR dari PDI-P daerah pemilihan DIY Djuwarto dan Edi Mihati.

"Keistimewaan DIY dilindungi oleh UUD 1945. Karena itu, keistimewaan DIY tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu menjadi harga mati," ungkap Djuwarto, yang juga mantan Ketua DPD PDI-P DIY, saat berorasi di depan massa, Rabu (8/12/2010).

Djuwarto mengatakan, PDI-P sangat mendukung penetapan gubernur atau wakil gubernur DIY karena itu merupakan keistimewaan DIY. PDI-P dan partai-partai lain akan memperjuangkan itu dalam pembahasan RUUK di DPR.