Turunkan Spanduk di Kawasan Bencana!

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -  Gubernur Provinsi DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X meminta spanduk maupun bendera instansi, organisasi, dan elemen masyarakat lainnya yang marak dipasang di kawasan bencana erupsi Merapi segera diturunkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang telah menjadi korban tidak merasa dimanfaatkan.

Sultan HB X berharap hanya bendera merah putih saja yang dipasang di sekitar kawasan erupsi Merapi. Sebaiknya semua bendera yang dipasang bendera merah putih saja. Kalau bukan bendera Merah Putih lebih baik bendera-bendera itu diturunkan, katanya di Posko Utama Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman di Pakem, Senin (1/11).

Sejak hari pertama setelah erupsi, spanduk dan bendera bertebaran di sekitar barak pengungsian erupsi Merapi. Sejumlah spanduk yang dipasang berukuran besar dan dalam jumlah banyak.

Selain organisasi masyarakat, spanduk-spanduk yang terpasang bertuliskan nama partai politik, provider telepon seluler, merk sepeda motor, serta berbagai produk makanan dan minuman. Beberapa spanduk terpasang di b adan-badan jalan bahkan tidak disertai pembangunan posko maupun aktivitas dari pihak pemasangnya.

Menurut Sultan, pemasangan bendera dan berbagai spanduk di sekitar kawasan korban erupsi Merapi merupakan bentuk pemanfaatan korban bencana. Kalau memberi bantuan, seharusnya tulus dan iklas. Tidak perlu memasang bendera, apalagi sampai minta liputan media, tuturnya.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sudjito menilai, pemasangan bendera dan spanduk di lokasi bencana secara berlebihan tidak etis dari sisi korban. Selain menimbulkan perasaan dimanfaatkan, hal ini juga mengarah pada komodifikasi korban.

Artinya, bencana telah digunakan sebagai ajang promosi bagi pelaku industri politik dan ekonomi, sehingga malah mengurangi derajat misi kemanusiaan mereka, katanya.

Menurut Arie, pemasangan spanduk dan bendera pemberi bantuan sebenarnya tidak salah. Hal ini etis dilakukan bila dalam proporsi wajar.

Arie mengatakan, pemasangan spanduk dan bendera di lokasi bencana sudah biasa terjadi. Beragam kepentingan terdapat di balik pemasangan, seperti promosi dan kampanye. Fenomena ini tidak lepas dari po litik pencitraan yang semakin menggejala beberapa waktu ini. Banyaknya peliputan media di lokasi bencana juga menjadi faktor yang mendorong pemasangan spanduk.

Padahal, Peraturan Daerah DI Yogyakarta tentang Penanggulangan Bencana sebenarnya sudah menginstruksikan ada mengurangi kecenderungan komodifikasi dengan menonjolkan kepentingan-kepentingan golongan tertentu.