Jumat, 1 Agustus 2014

News /

UMK Kabupaten/Kota Cirebon Samai KHL

Kamis, 21 Oktober 2010 | 16:00 WIB

Cirebon, Kompas - Upah minimum di Kabupaten dan Kota Cirebon pada 2011 direncanakan menyamai angka kebutuhan hidup layak (KHL) wilayah tersebut. Prediksi tingginya kenaikan harga kebutuhan pokok, energi, dan sandang menjadi alasan upah minimum yang diajukan 100 persen KHL.

Menurut Erus Rusmana, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon, Rabu (20/10), upah minimum kabupaten (UMK) Cirebon 2011 yang diajukan kepada Gubernur Jawa Barat Rp 906.103,35 per bulan. Upah tersebut naik 9,08 persen dibandingkan UMK 2010, Rp 825.000 per bulan yang besarnya hanya 94 persen dari KHL sebelumnya, Rp 876.960 per bulan. Usulan UMK Kota Cirebon 2011, yaitu Rp 923.000 per bulan, disesuaikan 100 persen dengan KHL 2010, Rp 922.703 per bulan. Upah yang diusulkan naik 9,8 persen dari UMK 2010 sebesar Rp 840.000 per bulan. Baik di Kota maupun Kabupaten Cirebon, UMK yang menyamai KHL baru terjadi pada 2011.

Pertimbangan menyamakan UMK dengan KHL adalah laju pertumbuhan ekonomi setahun terakhir, laju inflasi, kenaikan bahan makanan, pengangguran, dan kesempatan kerja pada 2011. "Penetapan UMK berdasar survei KHL yang dilakukan secara obyektif dan realistis," ujar Erus, yang juga Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.

Melihat perkiraan laju inflasi 2010 di Cirebon yang berpotensi sampai 7 persen, kenaikan upah sebesar 9 persen telah memenuhi syarat. Acuan lain adalah kemungkinan naiknya harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan lonjakan harga bahan makanan. Penyesuaian UMK 100 persen terhadap KHL Kabupaten Cirebon dipercepat pada 2011, dari rencana awalnya 2013. Hal ini karena terbentuk kepercayaan di antara pelaku usaha, serikat buruh, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Survei KHL pun dianggap sebagai patokan yang pas untuk menentukan upah buruh.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, upah yang menyamai KHL diharapkan menciptakan iklim investasi yang sehat di Kota/Kabupaten Cirebon.

"UMK yang sama dengan KHL diharapkan tidak menjadi beban semua pihak. Sebab, ini kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja," kata M Korneli, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.

Penangguhan

Mengenai kemungkinan perusahaan menangguhkan upah karena dianggap terlalu tinggi, Korneli menjelaskan, itu adalah hak setiap perusahaan. Namun, perusahaan yang sudah bisa menyesuaikan diimbau membayar upah pegawai sesuai UMK terbaru.

Meski pengawasan usaha telah dilakukan dinas terkait, tetap ada perusahaan yang nakal dan melanggar ketentuan UMK. Ini karena jumlah lapangan kerja yang ada tidak sebanyak jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dalam hal ini posisi tawar pekerja cenderung lemah sehingga mereka memilih tetap bekerja walau diupah lebih rendah dari UMK.

Di Kota Cirebon, diperkirakan upah sekitar 40 persen pekerja di bawah UMK. Di Kabupaten Cirebon, sekitar 15 persen pekerja belum menikmati upah sesuai UMK. Pekerja di sektor nonformal yang digaji mingguan atau harian umumnya diupah di bawah UMK.(THT)


Editor :