Ketika Rakyat Diabaikan

KOMPAS.com - Pulau di perairan perbatasan Jambi dan Kepulauan Riau itu begitu senyap. Tak ada lagi anak-anak berlarian di antara karang dan pohon kelapa menjelang matahari terbenam. Tak tampak juga kelompok orang tua berkumpul di warung-warung di tepi pantai yang indah itu.

Ke manakah mereka? Empat tahun lalu, ketika Kompas mengunjungi pulau ini, atmosfer kehidupan masih terasa berdenyut di berbagai sudut pulau. Tapi kini? Sepi! Bagai pulau tak berpenghuni.

”Sudah banyak penduduk yang meninggalkan pulau ini,” ujar Junaedi, penduduk setempat yang ditemui, Kamis (23/9/2010).

Di bagian selatan pulau itu hanya keluarga Junaedi dan satu keluarga lain yang masih bertahan. Junaedi sebenarnya juga ingin pindah ke luar pulau, tetapi mantan kepala dusun setempat, Ali Zaendra, menahannya. ”Kalau kami pergi, berarti tak ada lagi warga Jambi yang menempati Pulau Berhala. Padahal, pulau ini masih jadi sengketa Pemerintah Provinsi Jambi dan Kepri,” ujarnya.

Menurut Junaedi, sejak 2-3 tahun terakhir, lebih dari 60 keluarga pergi meninggalkan Pulau Berhala. Begitu banyak rumah telah kosong, baik di bagian selatan pulau yang menjadi hunian masyarakat asal Jambi maupun sisi utara, wilayah hunian penduduk Kepri. Sebagian rumah itu dibiarkan dengan pintu-pintu terbuka.

Tidak hanya permukiman, layanan pendidikan dan kesehatan pun tidak aktif lagi. Sejak setahun terakhir, sekolah dan puskesmas yang dibangun Pemprov Jambi tidak pernah dikunjungi oleh guru dan bidan.

”Pernah ada orang tanya, apakah anak saya, Faisal, telah lulus ujian. Saya jawab, bagaimana bisa lulus, ujian saja belum karena guru tidak pernah datang,” tutur Junaedi. Merasa kecewa akan buruknya layanan pendidikan, istri Junaedi, Hepi, akhirnya memindahkan Faisal ke sekolah di wilayah Kepri.

Pernah Junaedi sekeluarga menderita malaria. Mereka harus menunggu semalaman hingga saudara dari wilayah daratan terdekat datang menjemput. ”Kalau tak ada yang jemput, mungkin kami sudah mati di pulau ini karena puskesmas tak pernah buka,” tuturnya.

Meski telah ditinggalkan penduduknya dan sejumlah layanan publik tak aktif lagi, anehnya, pejabat daerah umumnya tidak mengetahui persoalan tersebut. Ketika bupati atau wakilnya mau berkunjung, camat setempat akan langsung mendatangkan kembali sejumlah warga dari wilayah daratan terdekat agar pulau seluas sekitar 60 hektar itu terlihat ramai.

Dalam sejumlah kunjungan pejabat, Junaedi berusaha memberi tahu kondisi sebenarnya. Ada yang kemudian menjanjikan perbaikan, tapi hingga kini perubahan itu tak pernah ada.