KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai berbincang dengan sejumlah pemudik saat acara Mudik Bareng Indomaret di halaman Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9/2010)
JAKARTA, KOMPAS.com — Tak ingin kericuhan tahun lalu terulang kembali, Gubernur DKI Fauzi Bowo memutuskan untuk tidak menggelar silaturahim terbuka atau sering disebut open house untuk umum pada hari raya Idul Fitri tahun ini.
Rencananya, orang nomor satu di Jakarta itu hanya akan menggelar kegiatan open house dengan para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, duta besar negara sahabat, tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD DKI Jakarta, dan kerabat-kerabat keluarga terdekat.
Open house di rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati No 7, Jakarta Pusat, dimulai sejak pukul 12.30 hingga 17.30.
“Open house di hari pertama Lebaran di ruman dinas gubernur tetap ada. Open house akan dimulai seusai shalat Id, tetapi tertutup untuk masyarakat umum," kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (8/9/2010).
Peniadaan kegiatan open house untuk umum disebabkan berbagai hal. Salah satunya karena tidak tertibnya masyarakat saat mengikuti open house. Alhasil, keributan-keributan kecil kerap terjadi, terutama saat sesi pemberian sedekah atau bingkisan Lebaran oleh gubernur.
Selain itu, pemberian sedekah juga dinilai tidak efektif karena warga yang sudah mendapat sedekah terkadang kembali ikut mengantre sehingga ada warga lain yang tidak kebagian. Demi menghindari terulangnya kejadian serupa, Gubernur menghentikan kegiatan open house mulai tahun ini.
"Setelah dikaji, open house di rumah gubernur lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya sehingga mulai tahun ini tidak akan diadakan lagi," ujar Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Bidang Informasi Publik, Diskominfo, dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta.
Cucu menjelaskan, kegiatan open house untuk umum merupakan bentuk niat baik gubernur mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun, karena banyak menimbulkan hal yang kurang baik, maka hal tersebut dengan terpaksa dihentikan.
Keputusan untuk tidak menggelar open house untuk umum tersebut mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Igo Ilham setuju hal itu tidak dilaksanakan lagi supaya insiden kericuhan open house tahun lalu tidak lagi terjadi di tahun ini. Bila itu terjadi, maka tidak hanya mencoreng nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, tetapi juga nama baik Pemprov DKI secara keseluruhan.
