Warga Ingin KB Ternyata Harus Bayar

POSO, KOMPAS.com - Sejumlah warga di desa Malitu, Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, mengeluhkan mahalnya biaya untuk mendapat pil KB di Puskesmas Pembantu (Pustu) di desanya.

Keluhan sejumlah ibu rumah tangga ini terungkap saat mengikuti diskusi pelayan kesehatan, yang dilakukan LSM Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) di Poso, Jumat (6/8/2010).

Menurut salah seorang ibu, untuk mendapatkan pil KB, ia harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 5.000 untuk satu strip pil KB.

Sementara Ima (33), ibu dari Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara mengatakan, mereka harus membayar jumlah tertentu kepada bidan untuk mendapat pil KB.

Abduh, Kepala Bidang Urusan Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Poso mengatakan, warga harus membayar kepada bidan desa untuk mendapatkan pelayanan KB karenakan terlambatnya distribusi pil KB dan peralatan kontrasepsi lainnya.

"Kita akan segera mendistribusikannya minggu ini juga agar warga tidak membayar apa-apa," kata Abduh menanggapi persoalan yang dihadapi warga.

Distribusi pil adan alat kontrasepsi KB lainnya akan disesuaikan dengan permintaan dari setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Poso.

Budiman Maliki, Direktur LPMS mengatakan, pembebanan biaya untuk mendapatkan salah satu jenis obat reproduksi ini adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Menurutnya, indikasi pelanggaran itu sangat jelas karena di setiap pil KB pada strip pembungkusnya tertera tulisan cuma-cuma.

Seharusnya pengadaan obat-obatan yang berkaitan dengan reproduksi perempuan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengadakannya melalui APBD.

"Inikan salah satu bentuk pelayanan Jamkesmas yang ditanggung pemerintah pusat," kata Budiman dan menambahkan, apa yang dialami oleh masyarakat itu mengindikasikan alokasi anggaran penyediaan obat-obatan di APBD sangat kecil.

Dalam APBD Kabupaten Poso 2010, hasil analisis LPMS, bidang kesehatan dialokasikan dana Rp 36 miliar lebih namun sebagian besar adalah biaya rutin seperti belanja pegawai dan perjalanan dinas.

Sementara biaya langsung hanya Rp 14 miliar. "Dari jumlah ini, anggaran untuk ibu melahirkan, anak dan keluarga kurang mampu hanya sekitar Rp 190 juta," ujarnya prihatin.