Selasa, 7 Februari 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Selasa, 7 Februari 2012 | 16:08 WIB
Gejala Pernikahan Dini
Bupati: Ini karena Pendidikan Tak Cukup
| Ignatius Sawabi | Sabtu, 31 Juli 2010 | 12:50 WIB
|
Share:

SHUTTERSTOCK
ilustrasi

REMBANG, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Mochamad Salim mengatakan, pernikahan dini disebabkan kebutuhan pendidikan anak tidak terpenuhi serta kurangnya penyuluhan dan keterbatasan ekonomi.       "Untuk menekan pernikahan dini, kami perintahkan Dinas Pendidikan memantau kemungkinan dibukanya SMK di wilayah yang rawan kasus ini, seperti Kecamatan Gunem. Kami juga sudah minta penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) lebih mengintesifkan penyuluhan. Akses jalan untuk melancarkan perekonomian kami perbaiki," katanya di Rembang, Sabtu (31/7/2010).       Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Rembang Umy Jazilah Salim mengatakan, untuk menekan kasus pernikahan dini ketiga faktor tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Umy berpendapat pernikahan dini bisa kendalikan dengan sosialisasi rutin, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki ekonomi. Disebutkan, soal pendidikan dan perekonomian, pemerintah kabupaten sudah melakukan langkah konkret.       Hanya saja, kata dia, untuk urusan penyuluhan dan sosialiasi, perlu kerja sama banyak pihak. Dia menambahkan, untuk menekan angka pernikahan dini, PKBI melakukan homestay kesehatan reproduksi remaja (KRR) di tiap desa.       "Kami sudah awali kegiatan sosialisasi dengan homestay KRR di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, kemarin. Kami pilih desa tersebut untuk sosialisasi pertama karena cukup banyak kasus pernikahan dini yang ditemukan," katanya.       Dia menjelaskan, berdasarkan data dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan setempat, dalam kurun waktu tahun 2009-2009, jumlah kasus pernikahan dini sebanyak 21 kasus.  "Peserta homestay KRR biasanya sekitar 60 orang. Di homestay tersebut kami berikan pengertian tentang Undang-Undang Perkawinan, psikologi berumah tangga, dan upaya penanggulangan pernikahan dini," katanya.       Ketua PKK Rembang ini berpendapat, upaya konkret untuk menanggulangi sudah dilakukan pemerintah kabupaten dengan sekolah gratis. Dengan adanya sekolah gratis, katanya, tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak memberikan pendidikan pada anaknya.       "Kami juga bantu mereka yang homestay dengan konseling seputar perkawinan. Hanya, memang harus kami akui bila adat istiadat kadang menjadi hambatan," katanya.

Sumber :
ANT