SURABAYA, KOMPAS.com - DPRD Surabaya terbelah terkait penganggaran pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota Surabaya 2010. Hal itu tercermin dalam rapat DPRD dengan beberapa pemangku kepentingan terkait pemungutan ulang di DPRD Surabaya, Kamis (29/7/2010).
Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana menegaskan, anggaran pemungutan ulang harus melalui Mempercepat Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK). Karena itu, penyusunan anggaran harus melibatkan DPRD. Selain itu, Whisnu yakin pemungutan ulang tidak harus 1 Agustus 2010 seperti yang dijadwalkan KPU Surabaya.
"Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan MK. Pemerintah tidak punya dasar hukum untuk mencairkan anggaran," ujarnya. Hal itu merujuk pada Surat Direktorat Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 273/468/BAKD tanggal 21 Juli 2010. "Surat dari pusat turun 21 Juli. Sementara perubahan perjanjiaan hibah dilakukan 19 Juli 2010," ujarnya.
Sementara anggota Badan Musyawarah DPRD Surabaya Sachiroel Alim Anwar mengatakan, penganggaran adalah kewenangan DPRD. Pemerintah tidak bisa seenaknya menyatakan soal anggaran. "Pemerintah jangan melanggar kewenangan," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, surat itu dengan jelas menyebutkan penyediaan anggaran untuk pemungutan ulang cukup dengan merubah peraturan wali kota. Tidak perlu melebar sampai ke MPAK. "Jangan menarik ke mana-mana. Ini sudah jelas aturannya, pakai saja itu," ujarnya.
Selain itu, MK dengan jelas memerintahkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan ulang harus selesai dalam 60 hari sejak keputusan dibuat. MK membuat keputusan terkait pilwali Surabaya pada 30 Juni 2010. "Jadi, jangan sampai diundurkan lagi jadwal yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Whisnu juga mengaku malu karena KPU sebenarnya sudah dua kali mengirimkan surat ke DPRD untuk meminta bertemu. Namun, surat 6 Juli 2010 dan 13 Juli 2010 tidak ditanggapi DPRD. "Saya malu dengan kondisi ini," ujarnya.
