KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Kendaraan melaju diantara tiang beton proyek monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/6/2010). Hingga menginjak usia ke-483, kota Jakarta belum memberikan transportasi publik yang murah dan nyaman.
JAKARTA, KOMPAS.com — Lama tak terdengar, proyek monorel akhirnya kembali bergaung. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengambil proyek transportasi massal itu.
Namun, konsepnya berbeda dengan rencana monorel terdahulu. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, konsepnya akan lebih sederhana. "Mungkin hanya beberapa kereta saja," kata Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, Selasa (27/7/2010).
Fauzi menjelaskan, sebenarnya, proyek monorel tersebut merupakan milik pihak ketiga, PT Jakarta Monorail (JM). Dalam proyek tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya berkewajiban menyediakan jalur monorel.
Hanya, dalam perjalanan proyek tersebut, JM gagal mendatangkan investor, sementara mereka sudah mendirikan tiang pancang. JM mengklaim, bila ingin mengambil alih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membayar Rp 600 miliar.
Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyanggupi hal tersebut. Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit. Hasilnya, maksimal pembayaran hanyalah Rp 203 miliar. “Namun sampai saat ini, JM belum memberikan jawaban,” kata Foke. (Adi Wikanto/KONTAN)
