Aspirasi Masyarakat Papua Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, soal permintaan referendum warga Papua Barat terkait otonomi khusus akan dievaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. "Ada 11 aspirasi. Ini akan dibahas (DPRP Papua Barat), apa saja yang bisa diterima," ujar Djoko kepada wartawan, Selasa (13/7/2010) di Istana Negara, Jakarta.

Djoko membantah anggapan yang mengatakan bahwa komunikasi pemerintah pusat dengan otoritas Papua Barat kurang lancar. Pemerintah, sambungnya, sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP. Pertemuan itu digelar di Balai Kartini dan Kementerian Polhukam.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, dirinya menyadari adanya upaya pihak-pihak tertentu yang hendak melakukan provokasi agar masyarakat Papua Barat memisahkan diri dari Indonesia.

Menkum dan HAM menegaskan, mereka adalah darah daging bangsa Indonesia. Ketika ditanya alasan mengapa mereka menghendaki referendum, Patrialis menduga hal ini berkaitan dengan kesejahteraan. "Mereka sebenarnya ingin menuntut kesejahteraan," ujarnya.