Uang Rapel Beras Belum Dibayarkan, Guru Demo

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekitar 200 guru PNS Kota Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, Rabu (19/5/2010), mempertanyakan pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan dan belum dibayarkannya uang rapel beras.

Anggota Pokja PGRI Kota Bandung, R Ilmiwan Arief SPd, mengatakan, pada 2009, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk guru TK per SD sebesar Rp 350 ribu per bulan, guru SMP Rp 300 ribu per bulan dan SMA Rp 200 ribu per bulan.

Namun, setelah terbitnya Keputusan Wali kota Bandung Nomor 840/Kep. 230/KD/2010 tanggal 14 April 2010 memangkas TPP menjadi Rp 100 ribu.

"Setelah dipotong pajak 15 persen dan sumbangan sukarela 2,5 persen, sehingga TPP yang diterima hanya Rp 82.500 saja," ujar Imiawan disela-sela aksinya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan uang rapel beras dan tunjangan pendidikan yang diberikan kepada guru.

"Selain menuntut TPP, kami juga menuntut tunjangan pendidikan dan rapel beras. Kalau menurut aturan, setiap guru memperoleh jatah 9 kg beras per bulannya, tapi hingga saat ini beras itu belum kami terima," katanya.

Pengunjuk rasa yang datang menggunakan seragam PGRI membawa spanduk serta karangan bunga.

Dia menambahkan, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sempat menjelaskan bahwa pemotongan itu disebabkan anggaran dialihkan untuk bencana alam dan infrastruktur.

"Buktinya jalan di Bandung tetap bolong-bolong. Boleh jalan bolong-bolong tapi tolong tunjangan guru juga jangan ikut bolong. Guru itu kan yang mencerdaskan bangsa," katanya.

Berdasarkan pantauan di Gedung DPRD Kota Bandung, selain menyanyikan Hyme Guru, massa juga menggelar shalawatan bersama.

Sekitar 50 orang perwakilan guru dari FGII dan PGRI Kota Bandung melakukan audiensi dengan Komisi E DPRD Kota Bandung.