Penyuluh Pertanian Minta Jadi PNS

MAMUJU, KOMPAS.com - Tiga puluh orang tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar),  mendesak pemerintah agar mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
   
Penyuluh pertanian yang sudah mengabdi sejak 2007 sebagai tenaga honorer tersebut  diterima ketua komisi II DPRD Provinsi Sulbar, Zainal Abidin di Mamuju, Selasa (23/3/2010). 
   
Selain mendesak agar diangkat menjadi PNS, para tenaga THL-TBPP yang jumlahnya secara keseluruhan 171 orang yang terdapat di Kabupaten Mamuju sebanyak 23 orang, Mamasa 41 orang, Polman 43 orang, Majene 38 orang dan Kabupaten Mamuju Utara 26 orang tersebut, juga mendesak pemerintah untuk memberikan mereka tunjangan kinerja selama dua bulan setiap tahun. "Karena kami hanya digaji selama 10 bulan oleh pemerintah pusat, kami mendesak agar pemerintah provinsi (Pemprov) Sulbar, dapat menanggung kekurangan gaji kami selama dua bulan agar gaji yang kami terima setiap tahun genap 12 bulan," kata Syamsuddin, koordinator forum THL-TBPP Provinsi Sulbar.
  
Ia mengatakan, "Khusus mengenai nasib THL-TBPP yang hingga kini belum mengalami kejelasan dari pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PNS sesuai kesepakatan kontrak awal, maka kami mendesak Pemprov Sulbar dan pemerintah di tingkat kabupaten di Sulbar dapat memperjuangkan nasib kami."
 
"Pemprov Sulbar harus menginstruksikan kepada pemerintah di tingkat kabupaten sebagai tindaklanjut dari surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor/B/2293/M.PAN/7/2009 tanggal 2 Juli 2009 kepada Menteri Pertanian yang meminta kepada pemerintah Kota dan Kabupaten mengangkat THL-TBPP menjadi CPNS untuk memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian di daerah masing masing," katanya.
 
Ia juga meminta, agar DPRD Sulbar segera mengusulkan dan meminta kepada Pemprov Sulbar agar menyediakan formasi khusus pengangkatan THL-TBPP menjadi PNS, serta dapat menyediakan sarana kendaraan roda dua untuk memperlancar tugas lapangan penyuluh pertanian di wilayah yang medannya sulit dijangkau ini. "Semua permintaan ini sangat realistis karena tugas kami cukup besar dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang ada di wilayah ini, berbeda dengan tugas honorer lainnya," katanya.
 
Sementara itu ketua komisi II DPRD Sulbar, Zainal Abidin, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi penyuluh pertanian tersebut dan akan melakukan pertemuan dengan mengundang BKD Sulbar, dan Badan Ketahanan Pangan untuk membahas nasib THL-TBPP tersebut.