PBB: Pengamanan Antiterorisme Lemah

Nusa Dua, Kompas - Departemen Keamanan dan Keselamatan Perserikatan Bangsa- Bangsa mengungkap kelemahan pengamanan antiterorisme di Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Untuk itu, UNDSS menyarankan agar pengamanan terhadap terorisme selalu diperbarui.

Hal itu terungkap dalam lokakarya ”Mengantisipasi Gangguan Terorisme di Lingkungan Hotel dan Restoran di Bali” yang digelar di Nusa Dua, Bali, Sabtu (20/3).

Tampil sebagai pembicara antara lain Kepala Perwakilan Departemen Keamanan dan Keselamatan PBB (UNDSS) di Bali Gabriel Matie dan Kepala Satuan IV Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Bali Ajun Komisaris Besar Dekananto. Acara ini difasilitasi Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia Bali.

Matie mengungkapkan, UNDSS beberapa kali menyurvei sistem pengamanan hotel-hotel di Bali. Dari survei tersebut terungkap sejumlah kelemahan, terutama oleh petugas keamanan dalam menjalankan teknis pengamanan, antara lain saat memeriksa identitas tamu sekaligus mobil atau sepeda motor yang ditumpangi ataupun saat menggunakan alat pengintai cermin.

”Masih juga ditemukan petugas front office (penerima tamu hotel) maupun house keeping (layanan tamu) yang kurang peka, bahkan apatis terhadap kegiatan tamu hotel, mulai dari pemeriksaan identitas hingga pengecekan tamu yang tidak komprehensif,” lanjutnya.

Matie mengingatkan, pengetahuan tentang pencegahan terorisme penting dilakukan secara berkelanjutan karena ancaman terorisme selalu berubah dan tidak bisa diketahui. Jaringan Al Qaeda, misalnya, sudah tidak lagi menggunakan banyak orang untuk melancarkan teror, tetapi cukup satu atau dua orang saja.

Dekananto meminta manajemen hotel melengkapi data semua karyawannya, bahkan jika perlu dilakukan identifikasi sidik jari. Hal itu becermin pada peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton tahun lalu di Jakarta. (BEN)