TIMIKA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Barnabas Suebu mengaku belum menerima informasi soal komplain Komisi IV DPR yang merasa dilecehkan oleh Pemprov Papua saat kunjungan kerja ke Timika, Selasa (9/3) hingga Kamis (11/3) lalu.
"Saya tidak tahu soal itu karena saat kunjungan Komisi IV DPR, saya sedang mendampingi Bapak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Australia dan Papua Niugini ," kata Suebu kepada wartawan di Timika, Kamis (18/3/2010).
Ia juga mengaku tidak mengetahui rencana pertemuan tersebut sudah dikoordinasikan antara Komisi IV DPR dan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem sejak dua pekan sebelumnya. Sejumlah anggota Komisi IV DPR mengaku kecewa terhadap keputusan Pemprov Papua yang tidak mau menghadiri pertemuan dengan mereka saat kunjungan kerja ke Timika, pekan lalu.
"Seyogianya kami menggelar pertemuan dengan jajaran Pemprov Papua, tetapi tidak satu pun unsur dari Provinsi Papua hadir. Kami sangat menyesalkan hal ini," kata Ketua Rombongan Komisi IV DPR, Anton Sihombing.
Ia mengatakan, rencana pertemuan antara Komisi IV DPR dan Pemprov Papua di Timika sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari sebelumnya dan Pemprov Papua sudah menyatakan kesiapan menghadiri pertemuan tersebut yang diwakili Wagub Alex Hesegem.
"Komunikasi sudah dilakukan sejak dua pekan lalu, kami sangat kecewa setelah tidak ada jawaban dari Pemprov Papua," ungkap Anton.
Anggota Komisi IV DPR lainnya, Markus Nari, menilai, ketidakhadiran unsur Pemprov Papua dalam pertemuan yang sudah dijadwalkan pada Selasa lalu di Timika menunjukkan Pemprov Papua tidak kooperatif, bahkan merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR.
"Kami datang jauh-jauh dari Jakarta ke Papua untuk melaksanakan tugas negara. Tapi, tak satu pun pejabat dari Pemprov Papua hadir. Ini semacam pelecehan terhadap lembaga DPR. Kami akan laporkan ke pimpinan atas masalah ini," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar itu.
Rekan Markus, Herman Khaeron dari Partai Demokrat, menjelaskan, ada sejumlah agenda penting yang sedianya akan dibahas dalam pertemuan antara Komisi IV DPR dan Pemprov Papua, di antaranya meminta masukan dari Pemprov Papua soal operasional PT Freeport Indonesia.
Selanjutnya, soal kesiapan Kabupaten Merauke mengembangkan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan sejumlah persoalan di bidang pertanian, kelautan, perikanan darat, kehutanan, serta ketahanan pangan.
Dalam kunjungan kerja selama lima hari di Papua, Komisi IV DPR meninjau proyek Pelabuhan Perikanan di Merauke yang menelan anggaran sekitar Rp 300 miliar dan mengunjungi Kantor Seksi Logistik, Karantina Hewan dan Tumbuhan, serta Balai Benih Unggul (BBU) di Timika.
Komisi IV DPR juga menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport Indonesia untuk membicarakan soal izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang belum ditindaklanjuti oleh perusahaan itu.
