SENTANI, KOMPAS.com — Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Keerom, Papua, Dorkas Suebu, mengatakan, masyarakat di pedalaman mulai memahami program Keluarga Berencana.
”Selama ini masyarakat hanya terfokus bahwa KB itu dengan dua anak cukup sehingga mereka kurang menerima program itu,” kata Dorkas di Arso, ibu kota Kabupaten Keerom, Kamis (11/3/2010).
Dia mengatakan, setelah dirinya memberikan pemahaman melalui pendekatan kepada suami sebagai kepala keluarga dan memberikan pemahaman bahwa program KB bukan membatasi dua anak, melainkan mengatur jarak kelahiran, masyarakat mulai memahami program tersebut.
”Melalui penyuluhan, kami memberikan pemahaman bahwa ibu tidak hanya hamil dan mengurus anak, tapi juga mengurus diri, mengurus keluarga, agar tercipta keluarga yang sehat dan berkualitas,” kata Dorkas.
Dia mengakui, masyarakatnya, terutama yang berada di daerah pedalaman, beranggapan bahwa program KB adalah melarang kaum ibu melahirkan sehingga mereka enggan mengikuti program KB. Akibatnya, kata dia, tingkat kematian ibu dan anak tinggi karena proses kehamilan yang berdekatan dan terjadinya pendarahan pada saat melahirkan.
Berdasarkan data yang dikutip dari buku yang diterbitkan Humas Kabupaten Keerom, pemahaman tentang kesehatan keluarga dilakukan dengan berbagai cara. Cara itu, misalnya, penyuluhan yang dilakukan melalui kemitraan peningkatan kesehatan anak dan balita, pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
Kabupaten Keerom, yang berbatasan dengan negara tetangga Papua Niugini, kondisi geografisnya sulit ditempuh. Jarak antardistrik saling berjauhan dan perlu berjam-jam perjalanan untuk mengunjungi satu distrik ke distrik lainnya.
Sejumlah distrik hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat kecil, yaitu Distrik Toe dengan tarif carteran Rp 15 juta atau Rp 7,5 juta per orang.
