PEKANBARU, KOMPAS.com - Hari Kamis (11/2/2010) besok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya memberikan penghargaan Citra Bakti Abdi Negara kepada sejumlah kabupaten/kota se-Indonesia. Penghargaan itu merupakan hadiah buat daerah yang memiliki pelayanan masyarakat yang bagus.
Pekanbaru, Riau, merupakan salah satu kota yang bakal mendapat penghargaan itu. Walikota Herman Abdullah sudah bersiap menerima anugrah itu, sama seperti menerima anugrah-anugrah sebelumnya.
Persoalannya, saat ini muncul pertanyaan besar pada masyarakat Pekanbaru. Apakah sudah sedemikian bagus pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru? Apakah Pekanbaru sudah pantas menerima penghargaan seperti itu?
Rawa El Amady, Ketua Badan Advokasi Publik kota Pekanbaru, juga mempertanyakan anugrah yang memiliki nama hebat dan luar biasa itu. Anugrah itu pantas dipertanyakan karena sesungguhnya hal itu menjadi ironi di masyarakat.
Menurut Rawa, beberapa layanan publik mungkin sudah membaik. Hanya saja masih lebih banyak pelayanan yang jelek atau bahkan masuk kategori buruk. "Pekanbaru memang memiliki pelayanan satu atap namun yang kami lihat namanya saja yang satu atap. Pelayanan satu atap masih saja lambat dan uang masih menjadi salah satu faktor penting untuk pelicin agar urusan menjadi cepat. Calo pelayanan juga masih banyak berkeliaran. Layanan satu atap, tetapi atapnya banyak bocor," sindir Rawa.
Masih banyak contoh pelayanan publik yang buruk di kota Bertuah itu. Faktanya, sampai sekarang urusan air minum tidak kunjung teratasi. Perusahaan Daerah Air Minum nyaris tidak mampu bangkit. Jangankan untuk melayani masyarakat pinggiran, di tengah kota saja air minum tidak terlayani. PDAM sibuk berkutat dengan urusan internal yang seakan tiada habis.
"Masih ada urusan publik lain yang tidak mampu diatasi Pemkot Pekanbaru. Fakta di depan mata soal banjir setiap ada hujan deras. Juga masih ada wilayah kota yang terisolir karena jalan yang belum diaspal. Dan yang paling menyakitkan adalah urusan pembuatan KTP yang lama berbelit-belit dan mahal," tandas Rawa.
Tentang urusan KTP, sebenarnya sempat menjadi tertawaan Tim Penilai Citra Bakti Abdi Negara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada pertengahan 2009 lalu. Waktu itu Walikota Herman Abdullah mengatakan urusan KTP selesai dalam waktu 14 hari kerja. Padahal, beberapa daerah di Indonesia, KTP dapat selesai dalam satu jam saja.
Saat ini, Pemkot Pekanbaru memang sudah mulai menggalakkan pembuatan KTP cepat, namun masih berupa percontohan dan hanya dibeberapa lokasi saja. Layanan KTP pada umumnya masih tetap saja sulit dan berbelit-belit.
"Pada saat penilaian, Tim justru mentertawakan urusan KTP yang panjang, mengapa kemudian Pekanbaru mendapat penghargaan pelayanan publik yang bagus? Apakah penilaian itu objektif atau begitu gampang mendapatkan penghargaan itu," kata Rawa lagi.
Rawa justru bertanya-tanya tentang penghargaan-penghargaan lain yang diperoleh Pekanbaru seperti Adipura dan Tata Nugraha tentang Transportasi. "Jangan-jangan di Pemkot Pekanbaru ada orang yang spesialis bekerja untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti itu?" ujar Rawa.
