SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui, sarana infrastruktur jalan dan pelabuhan di Jawa Timur harus segera dibenahi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan pembenahan infrastruktur, pada tahun 2010 ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditargetkan mencapai 5,5 persen hingga 6 persen dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2009 lalu sebesar 4,88 persen.
"Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim, sarana infrastruktur jalan dan pelabuhan harus dibenahi," ucap Soekarwo saat memaparkan kinerja satu tahun pemerintahannya, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa (9/2/2010).
Dalam penjelasannya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pelaksanaan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II di Ngawi, 18 Januari 2010 lalu, Soekarwo menyatakan Pemprov Jatim telah melakukan percepatan pembangunan infrakstruktur di tujuh titik.
Tujuh fokus percepatan pembangunan infrastruktur di Jatim, yaitu pembangunan jalan Tol Porong-Gempol, percepatan pembangunan jalan lintas selatan (JLS), pengendalian banjir Bengawan Solo, peningkatan kapasitas Tanjung Perak, pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi dan Tanjung Tembaga, pemberian bantuan keuangan pada kabupaten/kota sebesar Rp 408 miliar untuk pembangunan infrastruktur ekonomi produktif, dan pemberian bantuan sarana air bersih pada 1.250 desa senilai Rp 75 miliar.
Belum terlaksana sepenuhnya
Dari tujuh fokus percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, sebagian besar program belum terlaksana tuntas (masih dalam proses). Pembangunan Tol Porong-Gempol misalnya, hingga saat ini proses pembebasan tanah baru mencapai 86 persen sehingga praktis permasalahan kemacetan di ruas Jalan Porong menuju wilayah Jatim bagian selatan belum terpecahkan.
"Pembebasan lahan kini mencapai 86 persen. Jika sisa tanah 14 persen cepat terbebaskan, maka akhir tahun 2010 pembangunan Tol Porong-Gempol bisa selesai. Tapi, jika memerlukan konsinyasi, maka pembangunan baru akan selesai Februari 2011," kata Soekarwo pekan lalu.
Hal serupa terjadi pada percepatan pembangunan jalan lintas selatan. Tahun ini, alokasi APBD Pemprov Jatim untuk pembangunan JLS hanya Rp 30 miliar dari total anggaran pembangunan jembatan dan Provinsi di Jatim Rp 180 miliar. Jumlah anggaran JLS tahun 2010 ini lebih kecil dibandingkan anggaran tahun lalu sebesar Rp 38 miliar.
Terkait pengendalian banjir Bengawan Solo, langkah Pemprov Jatim juga belum terlihat nyata. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mustafa Chamal Basya menyatakan, pengendalian banjir Bengawan Solo dengan membendung Rawa Jabung untuk menampung luapan air Bengawan Solo sekitar 30 juta meter kubik masih dalam proses lelang tender.
"Proses pembebasan lahan sudah dilakukan, tapi lelang proyek baru akan dibuka," katanya.
Sementara itu, terkait peningkatan kapaitas Pelabuhan Tanjung Perak, sampai saat ini Pelindo III belum melakukan pembenahan signifikan. Meski sejumlah pengusaha pelayaran mengeluh, tapi alur pelayaran barat Surabaya (APBS) belum juga di keruk. Padahal, program pengoperasian Pelabuhan Tanjung Perak selama 24 jam dalam tujuh hari telah dicanangkan pemerintah pusat awal tahun ini.
