Oleh ASEP SUMARYANA

Mobil dinas dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, mobil dinas adalah prestise yang membanggakan penerimanya. Semakin mewah semakin disukai. Dari tongkrongannya saja, orang bisa silau melihatnya.

Apalagi, isi yang dipenuhi dengan nuansa kemewahan akan menambah percaya diri si penerima. Semakin mewah mobil dinas semakin merasa tinggi pula prestise diri. Dengan demikian, ada harapan penghargaan orang pun akan semakin besar.

Kedua, mobil dinas dianggap sebagai penunjang atas hasil prestasi dirinya yang dipercaya menduduki jabatan tersebut. Baginya, bukan kualitas barangnya yang utama, tetapi penghargaan atas nilai perjuangan untuk sampai pada jabatannya. Apa pun mobilnya, sepanjang mampu menunjang pekerjaan yang harus dijalankan, akan tetap diterima dengan senang hati. Mungkin saja harganya murah, seperti mobil pejabat di banyak negara lain, tetapi yang terpenting tidak setiap orang dapat dipercaya memangku jabatan tersebut. Sikap pejabat

Bertumpu pada dua sisi tersebut, bisa ada dua kelompok pejabat negara. Pertama, yang memandang jabatan tersebut sebagai hak. Kelompok ini bisa menganggap, jika mobil dinasnya mewah, gaji, insentif, serta beragam fasilitas yang diberikan pun akan sebanding dengan kemewahan mobil dinas tersebut. Kenyamanan dan keamanan bekerja dianggap sebagai akibat dari apa yang diberikan negara terhadapnya. Jika beragam fasilitas mewah tersedia, dirinya akan memberikan yang terbaik. Sebaliknya, jika tidak, fasilitas yang tidak memadai bisa dijual sebagai penyebab buruknya kinerja dirinya.

Bagi kelompok kedua, bekerja pada jabatan tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan sepenuh hati. Kelompok pejabat ini tidak mempersoalkan beragam fasilitas yang diberikan. Yang dipersoalkan adalah kemampuan diri untuk menunaikan kewajibannya sebagai pejabat negara. Kebanggaan dirinya terletak pada kapasitasnya yang memadai untuk memenuhi tuntutan pekerjaan sehingga hasilnya memuaskan publik. Semakin banyak pencapaian kerja yang bisa dipenuhi akan semakin membanggakan dirinya. Pangreh-pamong

Biasanya pejabat kelompok pertama menempatkan mobil dinas sebagai prestise. Posisi ini akan memperkuat anggapan bahwa dirinya adalah pangreh yang tidak dapat disentuh sembarang orang. Berkaitan dengan persepsi semacam itu, dirinya akan menjaga jarak dengan lapisan masyarakat terendah yang mesti dilayani. Kunjungan kerja bisa menjadi pekerjaan terberat karena harus asruk-asrukan ke tempat yang tidak tersedia hotel berbintang empat. Bisa jadi pekerjaan di belakang meja lebih disukainya, sementara pekerjaan lapangan dipercayakan kepada ajudan atau aparatnya.

Sebagai pangreh, dirinya bisa merasa benar sendiri dan tidak suka dibantah. Ketika terpaksa ke daerah, kegemarannya adalah memberikan petuah, bukan mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat. Sementara kegagalan di lapangan merupakan kegagalan bawahan menerjemahkan kebijakannya. Tentu saja pejabat semacam ini akan sulit mengontrol dan mengevaluasi secara jernih hasil kerja bawahannya. Like and dislike dan laporan "asal bapak senang" bisa berkembang di bawah kepemimpinannya. Dampaknya, yang melaporkan kegagalan bisa mendapat hukuman, sementara yang laporannya baik mendapatkan penghargaan.

Pejabat seperti itu bisa kabobodo tenjo kasamaran tingali. Apa yang dilihatnya baik dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Demikian pula sebaliknya. Padahal, ada intrik dan trik aparat untuk merebut simpati dirinya. Dampaknya, bisa yang jujur dan polos tersungkur, sementara yang culas, memelas, dan cerdik dianggap emas. Celakanya, jika kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan lain yang kontraproduktif, tugas pokok dan fungsi lembaga yang dipimpinnya tidak dapat dicapai optimal.

Kelompok pejabat yang kedua bisa sebaliknya. Jabatannya diposisikan sebagai pamong. Kepentingan negara dan masyarakat diutamakan ketimbang kolega ataupun keluarganya. Ketakutan akan khianat menjadi besar sehingga dirinya tidak hanya percaya terhadap laporan bawahannya, tetapi bisa dicek langsung ke lapangan. Kesalahan aparat dianggap kesalahan perintah dirinya. Lemahnya kinerja menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak sungkan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.

Negara tampaknya perlu memilih pejabat negara yang tidak menempatkan jabatannya sebagai hak. Mungkin tidak banyak pejabat negara yang menolak diberi mobil dinas. Bisa saja hal seperti itu menjadi cermin bahwa jabatan adalah hak, bukan kewajiban. Namun, bisa ada yang risih menggunakannya, ada juga yang bangga. Yang risih bisa jadi kelompok pejabat kedua, sedangkan yang bangga mungkin kelompok pertama. Jika negara membutuhkan pejabat yang amanah dan memosisikannya sebagai pamong, perlu evaluasi mulai dari bagaimana sikap para pejabat negara ketika menerima mobil dinas.

Sering kali juga penyusun anggaran mobil dinas memersepsikan sama dengan penerima. Menganggarkan mobil dinas mewah bisa berarti penyusun anggaran pun menempatkan jabatannya sebagai hak yang wajib ditaati oleh yang lain. Dengan cara itu, ada pihak yang diuntungkan tatkala memilih jenis kendaraan dengan merek tertentu. Yang penting tidak menempatkan mobil dinas sebagai simbol prestise jabatan atau media memuluskan kepentingan tertentu. Sebab, jabatan adalah amanah yang perlu dipertanggungjawabkan dunia akhirat dan lahir batin agar tidak kabobodo tenjo kasamaran tingali. Jangan pula mengubah perilaku pejabat publik menjadi pangreh.

ASEP SUMARYANA Sekretaris LP3AN dan Lektor Kepala pada Jurusan llmu Administrasi Negara FISIP Unpad

Share

Tweet