ENDE, KOMPAS.com - Persoalan sengketa tanah adat yang berkepanjangan akan berdampak kurang menguntungkan, yang juga dapat menghambat gerakan swasembada pangan Kabupaten Ende, di Flores, Nusa Tenggara Timur tahun 2012.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Ende, Marselinus YW Petu saat memberikan pemaparan pada acara Musyawarah Besar (Mubes) Gerakan Swasembada Pangan (GSP) Ende 2012, Kamis (10/12/09), di Aula Paroki St Yoseph, Kecamatan Detusoko, Ende.
"Yang perlu dicermati soal perebutan tanah ulayat. Sebab seringkali dari konflik dengan mosalaki (tetua adat), akhirnya tanah tak bisa digarap akibat masalah tanah belum diselesaikan," kata Marselinus Petu.
Acara Mubes GSP Ende itu dipandu oleh Dominikus Minggu Mere, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ende.
Tampil pula sebagai pemateri adalah Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, Uskup Agung Ende, Mgr Vincentius Sensi Potokota, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende, Syaiful Heja.
Kegiatan Mubes GSP yang melibatkan berbagai kalangan yang dihadiri 402 peserta itu dimaksudkan untuk mencapai kesepahaman, sehingga dapat dibangun komitmen bersama guna mewujudkan Ende swasembada pangan.
Achmad Mochdar dalam sambutannya menyatakan, digagasnya gerakan itu berangkat dari keprihatinan, sebab tahun 2009 Ende kekurangan pangan sebesar 25,01 persen, yang membuat kabupaten agraris itu berada dalam kategori rawan pangan dengan status rawan sedang.
Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) Kabupaten Ende tahun 2006, ketersediaan pangan di Ende sebesar 30.446,27 ton ekuivalen beras atau 72,58 persen dari total kebutuhan sebesar 41.949,68 ton ekuivalen beras. Dengan demikian dari produksi pangan untuk kebutuhan setempat masih kekurangan 27,42 persen.
"Kondisi ini harus segera ditanggulangi, sebab ke depan jika tidak ditangani secara serius akan berkurang, bahkan bisa saja terus berkurang. Target tahun 2012 paling tidak produksi pangan dapat mencapai 90 persen dari kebutuhan," kata Achmad.
Guna menyukseskan kegiatan itu Pemkab Ende telah membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tim pelaksana di tingkat kelurahan/desa.
Pencanangan GSP 2012 direncanakan hari Sabtu (12/12/09), di kawasan Wolowaru, Ende.
"Target GSP juga tidak ringan untuk dicapai, sebab dari saat ini kita hanya memiliki peluang kerja tujuh musim tanam, yakni musim tanam Oktober 2009 - Maret 2010 hingga Oktober 2012 - Maret 2013," katanya.
Sementara itu salah seorang peserta Mubes GSP, Kepala Desa Dile, Ibrahim Pai mengusulkan,GSP akan lebih efektif jika disosialisasikan langsung ke tingkat desa, bukan kecamatan.
"Seperti kegiatan mubes ini saya kira kurang efektif, sebab yang diundang kalangan terbatas. Padahal yang menjadi ujung tombak swasembada pangan kan desa atau petani. Semestinya kegiatan sosialisasi dilakukan di tiap kecamatan, sehingga seluruh aparat desa, maupun petani bisa hadir. Kalau dikonsentrasikan seluruh kabupaten seperti ini mana ada petani kecil yang datang," kata Ibrahim mempertanyakan.
Dia juga mengingatkan pihak Pemkab Ende untuk melakukan pendekatan adat agar kegiatan GSP dapat berlangsung optimal sejalan dengan agenda lembaga adat.
