PADANG, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif LBH Padang Alvon Kurnia Palma mengatakan, para aktivis antikorupsi tidak akan terpengaruh dengan pernyataan Presiden terkait aksi damai pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember 2009.
"Kami akan tetap melaksanakan aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember dan menyambut Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember," kata Alvon di Padang, Selasa (8/12/09).
Dia menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan akan ada gerakan sosial dari sejumlah pihak yang bermotif politik tidak mendasar.
"Kalau misalnya ada orang yang menyusup dalam aksi demonstrasi, kenapa tidak dilakukan langkah-langkah preventif. Jadi tidak perlu harus ada pernyataan seperti itu dari Presiden," kata Alvon.
Pernyataan Presiden justru semakin membuat suasana menjadi semakin kurang baik. Dalam penilaian Alvon, pernyataan SBY itu hanya merupakan politis, dan dalam rangka pencitraan.
Ia mengungkapkan, pada 9 Desember 2009, aktivis LBH sudah merencanakan akan menggelar aksi demonstrasi.
Alvon tidak menyebutkan jumlah massa dan dari elemen mana saja yang akan turun. "Itu teman-teman saya yang merencanakan. Saya tidak tahu persis," katanya.
Menurut dia, aksi menyampaikan pendapat dan berdemonstrasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi konstitusi.
"Kalau ini dilarang pemerintah, jelas kontraproduktif dan menghambat kebebasan ekspresi yang sudah dijamin undang-undang," jelasnya.
Presiden SBY saat menyampaikan pengantar dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jumat lalu, menengarai akan ada gerakan sosial pada 9 Desember di Jakarta.
Gerakan itu bermotif politik dengan menunggangi antikorupsi internasional yang jatuh pada 9 Desember.
Menurut Presiden, sebagian gerakan itu memang ingin memperingati hari antikorupsi internasional, tetapi kemudian ada gerakan lain yang menunggangi.
