WATES, KOMPAS.com — Memasuki musim hujan tahun ini, jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kulon Progo terus naik. Satu penderita di antaranya bahkan meninggal dunia pada awal Oktober lalu karena terlambat dibawa ke rumah sakit.
Menurut Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kulon Progo Retno Tri Wahyuni, hingga 21 November 2009 jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) sudah mencapai 231 orang. Pertambahan jumlah pasien rata-rata lima orang per hari.
"Jumlah ini jauh lebih besar dari tahun 2008, sekitar 157 orang. Kemungkinan jumlah penderita masih akan terus bertambah dan mencapai puncaknya Januari 2010," kata Retno, Senin (23/11).
Tercatat satu pasien meninggal dunia akibat DBD. Pasien itu berinisal B (21), warga Desa Donomulyo, Nanggulan. Ia meninggal dunia karena terlambat diobati.
Menurut Retno, korban tertular DBD di Yogyakarta karena ia bekerja di sana. Meski sudah merasakan gejala DBD seperti demam dan lemas, korban tidak juga memeriksakan diri, hingga akhirnya ia dibawa pulang oleh teman-temannya karena pingsan saat kerja.
"Setelah dibawa ke Nanggulan, keluarga korban juga tidak segera membawanya ke rumah sakit. Padahal, petugas puskesmas sudah memberi rujukan," kata Retno.
Selain Nanggulan, di Kulon Progo terdapat delapan wilayah kecamatan endemis DBD lain. Kedelapan kecamatan itu yaitu Wates, Lendah, Temon, Pengasih, Sentolo, Panjatan, Galur, dan Kalibawang. Mayoritas kecamatan ini berlokasi di dataran rendah yang rawan tergenangi air ketika musim hujan.
Sejauh ini, antisipasi penularan DBD yang sudah diupayakan pemerintah daerah adalah dengan menyosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di kalangan masyarakat. Pengasapan (fogging) juga dilakukan di lokasi tinggal pasien DBD.
Petugas Pengelola DBD Kulon Progo Eka Boedi Wibawa juga telah menyiapkan stok abate yang akan didistribusikan ke puskesmas di tiap-tiap kecamatan. Ia juga sudah mengoordinasikan petugas juru survei desa untuk memantau jentik nyamuk di rumah warga.
"Memang tidak semua daerah kami prioritaskan dalam pemantauan jentik nyamuk. Keterbatasan anggaran pemerintah membuat program pemberantasan DBD terpaksa dilakukan secara selektif," katanya.
Retno melanjutkan, sebenarnya Dinas Kesehatan Kulon Progo sudah memprogramkan pemantauan jentik berkala setiap enam bulan sekali dengan melibatkan masyarakat dan pejabat pemerintah. Akan tetapi, sudah beberapa tahun terakhir ini program itu tidak dapat berjalan karena DPRD tidak menyetujui ajuan anggaran.
Menurutnya, selama Kulon Progo masih rawan DBD, seharusnya anggota Dewan bisa memprioritaskan anggaran untuk itu. Sebab, bagaimanapun penyakit ini rawan menimbulkan korban jiwa.
