AMBON, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ambon, Provinsi Maluku menggelar demonstrasi menuntut realisasi pembentukan Provinsi Kepulauan, Senin (23/11).
Status provinsi kepulauan dinilai mampu mempercepat pembangunan Maluku. Laut adalah tulang punggung perekonomian provinsi yang luas wilayah lautnya mencapai 92 persen itu.
Mereka berorasi di sejumlah titik di Kota Ambon sebelum menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku. Mahasiswa menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-undang yang mengukuhkan Maluku dan enam provinsi lainnya dengan status provinsi kepulauan. "Yang kami inginkan adalah percepatan pembentukan provinsi kepulauan," ujar Johan Lesnusa, Ketua Pimpinan GMKI Cabang Ambon.
Mahasiswa mendorong DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memanfaatkan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku.
Muzakir Assagaf, dari Fraksi PKS DPRD Maluku, menjelaskan sebenarnya dewan periode sebelumnya sudah mendorong dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Dewan periode saat ini juga terus mendorong proses pembentukan Provinsi Kepulauan. Pertemuan terakhir dilaksanakan di Kupang. "Ini bolanya ada di tangan Pemerintah pusat yang berwenang mengeluarkan aturan. Saat ini kami belum memperoleh keputusan pasti dari pemerintah pusat," ujar Muzakir.
