MEDAN, KOMPAS.com - Sebanyak 255.511 pelamar akan memperebutkan 14.114 formasi calon pegawai negeri sipil di seluruh Sumatera Utara. Seleksi calon pegawai negeri sipil akan digelar serentak di 32 kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 25 November mendatang. Hanya saja, seleksi di sebagian besar kabupaten/kota dikhawatirkan penuh kecurangan mengingat, keengganan daerah-daerah tersebut bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dalam proses seleksinya.
Menurut Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara Eddy Syofian di Medan, Jumat (20/11), selama ini kerja sama pembuatan, penggandaan dan koreksi soal-soal ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan Universitas Sumatera Utara (USU) mampu dipertanggungjawabkan. Masyarakat pun bisa mengecek langsung hasil ujian mereka. Bahkan kecurangan seleksi CPNS formasi 2005 di Pematang Siantar dan formasi 2008 di Nias Selatan dapat diketahui setelah masyarakat mengetahui ada perbedaan dengan hasil resmi seleksi versi USU.
Eddy mengungkapkan, dari tahun ke tahun semakin sedikit daerah yang mau bekerja sama dengan USU. Dia menduga, hal ini terjadi karena pejabat daerah tak dapat lagi bermain-main dalam proses seleksi CPNS. "Sekarang ini hanya ada enam daerah, termasuk Pemprov Sumut yang seleksi CPNS-nya bekerja sama dengan USU. Sisanya bekerja sama dengan perguruan tinggi lain di Pulau Jawa," kata Eddy di Medan, Jumat (20/11).
Selain Pemprov Sumut, Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Deli Serdang, Humbang Hasundutan dan Kota Tebing Tinggi menjalin kerja sama seleksi CPNS dengan USU. Menurut Eddy, sikap pemkab/pemkot yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di luar Sumut cukup aneh, mengingat jaraknya yang jauh serta biayanya yang pasti lebih tinggi. "Kalau jaraknya jauh, bagaimana mengontrolnya. Biaya pengiriman soalnya pasti lebih tinggi," katanya.
Kerja sama dengan perguruan tinggi yang jauh dari daerah dianggap sebagai akal-akalan pejabat daerah untuk mencurangi proses seleksi CPNS. Kecurangan di Pematang Siantar diketahui karena masyarakat tahu hasil rangking dari USU. Di Nias Selatan, pemerintah setempat hampir meloloskan 200 orang sebagai CPNS, padahal mereka tak lulus berdasarkan hasil ujian yang digelar USU. "Kalau kerja sama dengan USU, sudah terbuktilah, sulit dicurangi," kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut Mangasing Mungkur.
Menurut Eddy, Gubernur Sumut Syamsul Arifin sudah mengingatkan masyarakat, terkait banyaknya pemkab/pemkot yang menjalin kerja sama seleksi CPNS dengan perguruan tinggi yang jauh dari daerahnya. "Gubernur sudah mengingatkan, di luar yang bekerja sama dengan USU, kami tak dapat mempertanggungjawabkan akuntablitasnya," kata Eddy.
Dia tak menampik jika ada banyak kabar yang menyebut masyarakat harus membayar sejumlah uang kepada oknum pejabat jika ingin lolos menjadi CPNS di beberapa daerah. "Makanya, kalau Pemprov Sumut sudah sejak jauh hari menegaskan, tak perlu menghubungi orang-orang tertentu. Serahkan saja semuanya pada proses seleksi. Terbukti CPNS yang kami dapatkan selama ini berkualitas karena hasil seleksinya mampu dipertanggungjawabkan," katanya.
