JAKARTA, KOMPAS.com — Mengatasi defisit listrik dan ancaman pemadaman di sejumlah kota di Indonesia bukan soal enteng bagi pemerintah pusat. Bayangkan saja, untuk mengatasi ancaman pemadaman pemerintah sedikitnya butuh dana senilai Rp 30 triliun. Dana itu belum termasuk pemenuhan pertumbuhan konsumsi listrik yang terus melesat pesat.
Seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/11) siang, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, dana sebesar Rp 30 triliun ini termasuk di dalamnya dana untuk mengatasi pemadaman listrik di Ibu Kota negara. "Itu sudah termasuk dana Rp 5,6 triliun untuk mengatasi masalah yang terjadi di Jakarta," ujarnya.
Dana sebesar Rp 30 triliun, menurut Hatta, akan disinergikan antara PT PLN, APBN, dan pemda setempat. "Pemda yang ikut kami ajak bersama-sama mengatasi shortage," tuturnya.
Dalam penjelasannya, Hatta menerangkan, beberapa daerah yang mengalami pemadaman bergilir berada di Sumatera bagian utara, Tanjung Pinang, Sumatera bagian selatan, Minahasa, Palu, Sulawesi Selatan, Kendari, dan Tarakan.
"Ada juga beberapa daerah yang kita kategorikan siaga, belum mengalami shortage, tapi sudah hampir seimbang antara yang tersedia dan kondisi-kondisi beban puncaknya. Oleh karena itu, terhadap daerah-daerah yang mengalami defisit sehingga ada pemadaman, kami lakukan pendekatan secara darurat pula," urainya.
Selain membeberkan langkah darurat, mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengatakan, dalam jangkah menengah pemerintah juga mendorong penyehatan dalam tubuh PLN. Sinergi kemampuan PLN untuk membangun pembangkit baru dengan independent power producer (IPP) juga dibenahi.
"Presiden memberikan arahan agar jangan hanya pada sisi supply yang kita tingkatkan, tapi juga memperkuat distribusi jaringan," tuturnya.
