JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11), mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas masalah kekurangan listrik.

Rapat dimulai pada pukul 11.00 itu antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menneg BUMN Mustafa Abubakar, Menteri ESDM Darwin Saleh, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Sebelum rapat, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Presiden ingin mendengarkan penjelasan dari para menteri terkait dan dari PLN tentang masalah pemadaman listrik yang sudah menimbulkan keluhan dari pihak industri dan warga.

Menurut Hatta, pemerintah mengupayakan solusi menyeluruh untuk menuntaskan masalah listrik yang meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan pertumbuhan listrik di Indonesia hanya 6 sampai 8 persen per tahun atau 2.000 sampai 3.000 megawatt per tahun, beban masalah kekurangan listrik tidak mungkin dilimpahkan hanya kepada PLN.

"Oleh karena itu, kami harus meng-encourage IPP (initial power purchase atau kontrak penjualan listrik) untuk bisa masuk ke sektor kelistrikan kita. Namun, 50 IPP yang kami berikan hanya 20 persen yang bisa, itu pun mengalami persoalan-persoalan di dalam keuangannya," ujarnya.