NUNUKAN, KOMPAS.com - Warga di Kecamatan Krayan mengeluhkan sulitnya akses menuju ke ibu kota kabupaten maupun kota-kota di sekitarnya. Akibat sulitnya transportasi, warga hanya mengandalkan pasokan sembako dan menjual hasil pertanian dan perkebunannya ke Malaysia. Padahal mereka merasa selalu diperlakukan tidak adil oleh para pedagang di negara tetangga tersebut.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Kecamatan Krayan, Hendri mengatakan, untuk mendapatkan sembako ke kota perbatasan Malaysia di BaÆkalalan, warga harus berjalan kaki hingga 5 kilometer.

"Hasil bumi Krayan seperti beras selalu dijual di sana, tapi warga setempat mempermainkan harga. Kita  selalu dipermainkan, karena hari ini lain besok berubah lagi harganya. Di situlah kami merasa ada yang tidak adil," katanya, Senin (16/11). Terkadang pemerintah Malaysia secara sepihak melarang warga membawa sembako dan bahan-bahan bangunan keluar dari Malaysia.
 
"Mereka menjual bahan bangunan terlalu tinggi. Seperti semen kadang-kadang harganya bisa mencapai Rp 500 ribu per sak. Yang jelas mereka selalu mengambil untung yang sangat besar. Beras kita dibeli dengan harga murah tapi mereka menjual barang-barang Malaysia dengan harga yang tinggi," katanya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Hendri berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan darat untuk membuka akses ke kota sekitarnya. Sehingga pengangkutan sembako juga menjadi lebih mudah, tidak hanya bergantung pada transportasi udara.

"Memang ada sejumlah jalan yang sudah dibuka tapi belum bisa berfungsi maksimal karena belum diaspal. Yang kami harapkan, bagaimana orang Krayan bisa keluar dari tingkat  kesulitan yang dia hadapi," ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Nardi Azis berjanji akan memprioritaskan usulan pembangunan jalan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan seperti yang sudah lama menjadi aspirasi masyarakat.

Ia menyadari jalan darat memang menjadi kebutuhan mendesak bagi warga setempat yang selama ini terisolir. "Memang yang sangat penting adalah transportasi, Ketika transportasi tidak lancar, otomatis bicara perekonomian akan omong kosong semuanya," ujarnya.

Sebenarnya pembangunan jalan ini sudah sejak lama masuk dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan. Hanya saja realisasinya terbentur pada status kawasan yang masih berupa Hutan Taman Nasional Kayan Mentarang. Seiring kebijakan pemerintah pusat yang telah mengalihfungsikan sejumlah kawasan di TNKM untuk pembangunan jalan, diharapkan program yang telah disusun sebelumnya secepatnya bisa dilaksanakan.
"Saya memang dapat kabar kalau akan ada alihfungsi lahan dalam waktu dekat ini. Sementara ini masih dalam pembahasan di pusat.  Tetapi arah kebijakan untuk pelepasan lahan itu ada lampu hijau dan sudah tidak menjadi masalah lagi," katanya. (m23)