JAMBI, KOMPAS.com - Pelaksanaan pemilihan gubernur Jambi tahun 2010 terancam molor. Sampai saat ini dana yang dianggarkan untuk pilgub masih jauh dari kebutuhan. Usulan dana Rp 88 miliar untuk pelaksanaan pilgub dua putaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi hanya dipenuhi Rp 50 miliar.
"Ada selisih sangat besar antara yang diusulkan dan disetujui. Angka yang disetujui itu jelas tidak mencukupi kebutuhan. KPU Jambi belum dapat melaksanakan pilgub jika dana itu kurang. Sepanjang dana mencukupi akan kami laksanakan," ungkap Ketua KPU Jambi, Yasir Arafat, usai rapat kerja dengan DPRD Provinsi Jambi, Selasa (10/11) di gedung DPRD Jambi.
Ia mengatakan, KPU Jambi mengajukan usulan anggaran pilgub Jambi Rp 88 miliar dengan perincian Rp 54 miliar untuk putaran pertama, dan sisanya untuk putaran kedua. Namun, dari usulan itu Pemerintah Provinsi Jambi hanya menyetujui Rp 50 miliar yaitu Rp 35 miliar untuk putaran pertama, putaran kedua Rp 15 miliar. Pemilihan gubernur Jambi dijadwalkan akan digelar 10 Mei 2010, putaran kedua diagendakan 29 Juni, dan pelantikan gubernur 3 Agustus.
"Bolanya ada di DPRD dan Pemprov yang memiliki hak penganggaran. Kami berharap ada keputusan secepatnya soal anggaran ini. Diharapkan akhir November ini sudah ada kepastian. Kalau tidak, ya tidak tepat waktu," katanya.
Terkait permintaan penghematan, dikatakan dia, KPU Jambi sudah melakukannya. Sebelumnya, KPU Jambi mengusulkan anggaran pilgub sekitar Rp 100 miliar. Misalnya, petugas PPK, PPS yang seharusnya bekerja 8 bulan dipotong menjadi hanya tujuh bulan. "Itu kan penghematan," katanya.
Dari usulan Rp 88 miliar, alokasi terbesar adalah untuk honor petugas lapangan, PPK dan PPS yang mencapai Rp 30 miliar, sedangkan logistik Rp 20 miliar. Sesuai standar pemilu presiden, Ketua PPK mendapat Rp 1 juta, anggota PPK Rp 750 ribu, dan anggota KPPS Rp 200 ribu. Namun dari usulan itu, yang disetujui Pemprov ialah honor Ketua PPK Rp 275 ribu, anggota PPK Rp 250 ribu, dan KPPS Rp 100 ribu. "Kami khawatir mereka tidak mau kerja," katanya.
Ketua DPRD Jambi Effendi Hatta berharap pilgub tetap bisa berjalan sesuai jadwal. "Bila tidak, masyarakat akan dirugikan karena terjadi kekosongan kepemimpinan. Untuk itu, pihaknya akan memanggil eksekutif untuk meminta klarifikasi kenapa tidak memenuhi anggaran yang diajukan KPUD. Kita akan duduk bersama mencari solusi," katanya.
Menurutnya, salah satu solusi untuk mengurangi beban anggaran yaitu dilakukan penggabungan tempat pemugutan suara (TPS). Ini pernah dilakukan dalam pemilihan Walikota Jambi yaitu dari 1.339 TPS, digabung menjadi sekitar 880 TPS. "Ini salah satu solusi untuk menghemat," katanya.
