JAYAPURA, KOMPAS.com- Gagasan Dialog Nasional yang sedang dirintis pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Papua ditolak mentah-mentah oleh Komite Nasional Papua Barat. Mereka tetap bersikukuh menuntut referendum untuk penentuan nasib Papua.
"KNPB menolak dengan tegas konsep dialog serta perundingan kepentingan elit Papua dan Indonesia, serta menyerukan kepada seluruh komponen perjuangan yang ada di dalam dan di luar negeri agar segera bersatu mendorong agenda rakyat Papua Barat, yaitu menuntut review Pepera. Karena Pepera adalah akar masalah di Papua," ujar Elias Weah, Ketua II Pengurus Pusat KNPB, Selasa (27/10), di Kantor Allince of Democrazy for Papua Padang Bulan Jakarta.
Eliar menuturkan, KNPB memohon pihak ketiga sebagai pihak netral untuk segera mengambil bagian dan mendaftarkan diri menjadi mediator. Ini berfungsi memfasilitasi dialog internasional antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat, PBB, dan wakil bangsa Papua Barat. Dialog ini untuk meninjau kembali pelaksanaan Pepera 1969.
Keputusan ini didasari Mubes I KNPB pada 21-24 Agustus di Port Numbay Papua Barat. Mubes diikuti 67 peserta dari komite wilayah di daerah. Mubes mengambil tema 'Melalui Mubes I KNPB Kita Ukir Model Perjuangan yang Profesional menuju Kemerdekaan Papua Barat'.
Elias menuturkan, resolusi politik ini dinyatakan karena KNPB menilai dialog Jakarta-Papua merupakan titipan versi Jakarta yang tidak menyelesaikan kebutuhan politik rakyat Papua.
Dalam jumpa pers itu, Elias hanya memberi sedikit waktu untuk bertanya. Setelah membaca pernyataan dan menyapa wartawan, ia buru-buru pergi.
Seperti diketahui, KNPB dipimpin Buchtar Tabuni yang beberapa waktu lalu divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negri Jayapura. Ia tersandung kasus makar dan penghasutan.
