JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis dari Greenpeace Asia Tenggara meminta Presiden periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melaksanakan janji atau komitmennya terhadap pelestarian lingkungan.
"Presiden SBY yang dilantik pada hari Selasa ini harus tetap menjaga komitmennya terhadap pelestarian lingkungan," kata juru kampanye hutan, Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maetar di Jakarta, Selasa (20/10).
Dia menjelaskan, hal paling penting yang mendesak dilakukan oleh pemerintahan SBY dan jajarannya adalah upaya mengurangi emisi gas karbon guna meminimalisasikan dampak perubahan iklim.
Hal tersebut merupakan komitmen yang pernah disampaikan langsung oleh SBY pada masa pemerintahannya sebelumnya. "Sebelum SBY dilantik menjadi presiden untuk yang kedua kalinya, dalam arti ia masih menjadi Presiden periode pertama 2004-2009 ia pernah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon," katanya.
Namun, menurut Bustar, hingga saat ini belum terlihat langkah signifikan pemerintah untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim. Sejumlah kebijakan yang ditelurkan justru bertolak belakang dengan komitmen yang pernah diucapkan SBY. Misalnya, pemerintah mengeluarkan izin untuk membuka lebih banyak akses pada penebangan hutan serta eksploitasi lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit serta untuk industri pulp dan kertas.
Menteri Kehutanan MS Kaban, lanjut Bustar, pernah mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya berisi pemberian izin pada 14 perusahaan di Riau, yang sebagian besar dimiliki oleh APP ( Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Group) untuk membabat lebih dari 100.000 hektare hutan untuk kepentingan industri pulp and paper.
"Padahal pada pertemuan G-8 di Jepang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengusung komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50 persen pada tahun 2009, dan 75 persen pada 2012," katanya.
Untuk itu, Greenpeace meminta pemerintah periode 2009-2014 untuk tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan penghentian penebangan hutan dan tidak memberikan izin pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit.
Pemerintah Indonesia juga diminta lebih mempromosikan pasar karbon yang fokus pada pengembangan teknologi yang bersih dan bisa diperbaharui di sektor-sektor industri kunci.
Greenpeace menilai dampak perubahan iklim mulai terasa di Indonesia diantaranya dengan kenaikan permukaan air laut, kekeringan, banjir, dan gagalnya pertanian.
