MAKASSAR, KOMPAS.com - Meskipun sudah banyak anggota tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun ke Papua untuk menyelidiki pengelolaan penggunaan dana otonomi khusus, namun hingga kini tidak pernah ada hasilnya.
Demikian gugatan yang dilontarkan oleh ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie sebelum menemui wakil presiden Jusuf Kalla di rumah pribadinya di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis pagi (10/9).
"Yang masih lemah dalam penegakan hukum di Propinsi Papua adalah penyimpangan anggaran daerah dan penggunaan dana otonomi khusus. KPK memang sudah turun berkali-kali ke Papua, namun sampai sekarang kami tidak melihat hasilnya. Ada apa?" tanya jimmy.
Jimmy mengaku tidak mau berspekulasi mengenai kemungkinan adanya 'permainan' dalam penyelidikan korupsi di Papua. "Akan tetapi jangan sampai terjadi KUHP atau Kalau ada Uang Habis Perkara," ujar Jimmy. "Contohnya, dua bulan lalu tim KPK datang. Media massa memuat beritanya besar. Akan tetapi setelah mereka pulang, tidak ada temuan apa-apa. Jangan-jangan ada KUHP tadi."
Jimmy menambahkan, sejauh yang diingatnya tim KPK sudah turun sejak era mantan Gubernur Papua JP Solossa.
Dalam kesempatan itu Jimmy juga berharap tim KPK turun dan menyelidiki proyek pembangunan kapal perintis yang dibangun oleh pemerintah provinsi Papua Barat.
"Kami minta KPK periksa segera, karena untuk membangun kapal perintis saja diperlukan dana sampai Rp 100 milyar. Padahal mereka mengaku kesulitan dana untuk program pendidikan dan kesehatan di Papua sendiri. Saya harapkan, kalau KPK sudah turun, jangan sampai ada KUHP lagi," harapnya.
